SuaraBekaci.id - Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) tidak sesuai dengan data yang sudah diajukan. Hal ini terjadi di RW 3 dan RW 10, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
Ketua RW 3 Wahyudi mengatakan, KPM di wilayahnya menggunakan data lama. Sebelumnya, pihaknya sudah mengajukan pembaharuan data warga yang berhak menerima BST.
"Ya kami sudah mengajukan pemberharuan data, bahkan sampai mengumpulkan KK dan KTP untuk diajukan kelurahan. Sampai sekarang ini pun nama-nama yang keluar itu ya itu-itu aja dari awal sampai sekarang," katanya kepada wartawan, Jumat (24/6/2021).
Wahyudi juga mengatakan, warganya yang sudah pindah tempat tinggal dan meninggal dunia juga masih terdaftar sebagai KPM.
"Bahkan bukan hanya yang meninggal, yang pindah pun masih ada. Yang pindah dan meninggal itu masih ada kita terima," jelasnya.
Hal serupa terjadi di RW 10 Kelurahan Perwira, Kota Bekasi. Bahkan penerima BST Kota Bekasi bisa disebut tidak tepat sasaran.
Ketua RW 10 Tobirin mengatakan terdapat KPM yang seharusnya tidak mendapatkan BST karena tergolong keluarga menengah ke atas.
"Sebab yang menerima itu tingkatannya bahasanya orang mampu, ada yang punya kendaraan dan sebagainya, intinya mampu," katanya.
Untuk mengatasi kesalahan data, lanjut Tobirin, dirinya menyarankan untuk melakukan pendataan ulang.
Baca Juga: Warga Adukan Pungli BST ke Wawalkot Bekasi, Dinsos Belum Terima Laporan Resmi
"Kalau saya pengen data ulang. Kalau bisa di tanyakan ke RW atau RT yang tahu wilayah dan kondisi lingkungan tersebut," katanya.
Terpisah, Kabid Penanggulangan Masyarakat Miskin Dinsos Kota Bekasi, Yeni Suharyani mengatakan, sudah memperbaiki data penerima bantuan sejak bulan Febuari 2021.
"Perbaikan data itu sudah kita lakukan di bulan Februari-Maret, sudah kita lakukan perbaikan itu," katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/7/2021).
Dia juga mengatakan, perbaikan data penerima bantuan dilakukan oleh operator yang bertugas di kantor kelurahan setempat.
"Yang melakukan perbaikan itu adalah operator-operator di kelurahan. Karena yang tahu kondisi masyarakat itu meninggal atau pindah, tidak diketemukan, itu adalah di pihak kelurahan, RT, dan RW," jelasnya.
Kontributor : Imam Faisal
Berita Terkait
-
Tegas! Wali Kota Bekasi Setop Paksa Proyek Galian 'Siluman' di Kali Abang Tengah
-
Beringas Ancam Wali Kota Bekasi Pakai Sajam, Pedagang Duta Harapan Akhirnya 'Ciut' Minta Maaf
-
Tertinggi Rp6 Juta! Ini Daftar Gaji Minimum 27 Daerah di Jabar 2026, Daerahmu Urutan Berapa?
-
Ikut Duduk di Sekolah, Prabowo Minta Papan Interaktif yang Bikin Siswa Semangat Belajar Jangan Rusak
-
Beraksi Siang Bolong! Jambret Bersenjata di Bekasi Gagal Rampas Rp450 Juta Usai Kepergok Warga
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
-
Mahasiswa Bekasi Diciduk Polisi, Ternyata Pengedar Tembakau Sintetis Rumahan
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Kepada 3,8 Juta Debitur
-
Kontroversi Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, AHU: Potensi Pelanggaran Hak Anak
-
Konsultasi Hukum: Bolehkah Orang Tua Mengalihkan Kewarganegaraan Anak Secara Sepihak?