Soal Lelang Jabatan, Rian Ernest Sebut Informasi Publik Era Anies 'Gelap'

SuaraBekaci.id - Politikus PSI Rian Ernest menyorot akses informasi pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia menyorot hal tersebut karena tidak menemukan peraturan mengenai format Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov DKI Jakarta di website resmi.

Rian Ernest mencari format Baperjakat tersebut guna mengklarifikasi kabar beredar bahwa Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terlibat dalam Baperjakat. Hal itu dia lakukan berkaitan dengan ratusan PNS yang ogah mengikuti lelang jabatan Pemprov DKI Jakarta.

"Dari riset saya ada rumor yang disebutkan seorang pengamat bernama Amir Hamzah, bahwa ada peran TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) yang masuk ke dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat," katanya dalam tayangan video di kanal YouTube CokroTV.

"Selama saya bekerja dengan gubernur pendahulu Anies, setahu saya, Baperjakat tidak pernah diisi unsur staf gubernur atau TGUPP. Semua proses ada di konsultan profesional dan teman-teman PNS, birokrat yang memiliki rumah dan dikomandani oleh Sekda," sambung Rian Ernest.

Dia mengaku mencoba mencari peraturan mengenai hal tersebut ke laman resmi Pemprov DKI. Sayangnya, dia mengaku tidak medapatkan aturan mengenai hal tersebut.

"Saat saya mengklarifikasi mencoba mencari peraturan gubernur di website Pemprov DKI untuk format Baperjakat di zaman Gubernur Anies, sayang file itu tidak tersedia. Yang ada hanyalah file untuk Baperjakat zaman Pak BTP dan Pak Sumarsono, Plt Gubernur semasa kampanye 2017," katanya.

Dia kemudian menyatakan bahwa akses informasi pada masa kepemimpinan cenderung gelap.

"Ya pada zaman Anies, informasi publik yang substansial cenderung gelap," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Maria Qibtya menjawab tudingan yang ditujukan kepada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai perannya terlalu sentral dan menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak mau naik jabatan.

Baca Juga: Warga Abaikan Larangan Ziarah Kubur di Jakarta

Dia menegaskan, jika hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan, Maria menilai selama berada di bawah komando Gubernur Anies Baswedan, TGUPP selalu bekerja sesuai tugasnya masing-masing.

Tak hanya itu, Maria juga menyatakan TGUPP tidak pernah memberikan tekanan atau intervensi kepada pejabat apalagi dalam proses seleksi kenaikan jabatan.

"Kalau saya sih sejauh ini saya sebagai kepala BKD yang juga berada di dalam tim pansel sebagai Sekretaris sejauh ini tidak ada intervasi (dari TGUPP)," ujar Maria saat dihubungi, Rabu (12/5/2021).

Menurutnya peran TGUPP selama ini tak menjadi penyebab lelang 17 jabatan pegawai eselon II yang dibuka Anies sejak April 2021 lalu sepi peminat. 293 PNS yang seharusnya memenuhi kriteria tak menginginkannya karena faktor pribadi.

"Aku enggak melihat itu enggak bisa memastikan itu (peran TGUPP jadi penyebab)," ujarnya.

Namun, ia memang mengakui total keseluruhan PNS yang memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan itu seharusnya ada 498 orang, dan yang ikut medaftar hanya 259 orang.

"Yang daftar 259. Dari 498 yang memenuhi syarat yang 239 yang tidak mendaftar," pungkasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai PNS yang tak mau naik jabatan adalah hal yang lumrah. Sebab para pegawai itu hanya akan kalah saing dengan TGUPP ketika menjabat.

Dia menilai penyebabnya bukan karena para PNS yang tidak ingin naik jabatan. Sejatinya para PNS memang selalu ingin naik jabatan demi meniti karir.

"Enggak menarik sih jabatannya, karena kan disitu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Gak ada rumusnya orang gak mau naik jabatan itu, gak ada. Itu rumus PNS mengejar karir," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (12/5/2021).