SuaraBekaci.id - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mocthar Ngabalin menilai bahwa DKM Al Amanah Bekasi seharusnya dipidana. Hal itu dia sampaikan menyusul video viral warga diminta melepas masker di Masjid Al Amanah Bekasi beberapa waktu lalu.
Ngabalin mengatakan, hukuman pidana tersebut diperlukan agar dapat menjadi pembelajaran bagi yang lain di masa pandemi Covid-19.
"Untuk pembelajaran pada yang lain di masa-masa pandemi, harusnya DKM Al-Amanah dipidana," kata Ngabalin melalui cuitan di akun twitternya, Selasa (4/5/2021).
Dia menjelaskan, tindakan serupa bisa saja terjadi di banyak DKM yang ada di Indonesia. Sehingga, menurut dia, DMI harus mengawasi DKM dengan ketat.
Karena, masih Ngabalin, DKN yang seperti itu menjadi sumber penyebaran kebencian kepada Pemerintah dan Negara.
"DMI harus bekerja keras dan awasi dengan ketat krn DKM yg ginian menjadi sumber penyebaran kebencian pd Pemerintah dan Negara, salam.#RamadhanMubarraq," demikian cuitan Ali Mochtar Ngabalin.
Sudah Meminta Maaf dan Berdamai
Sebelumnya, Ustadz Abdurahman yang merupakan ketua pengurus Masjid Al Amanah Bekasi menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa memaksa warga melepas masker saat berada di tempat ibadah. Hal itu disampaikan melalui sebuah video yang diterima SuaraBekaci.id dari Polres Metro Bekasi Kota.
Waka Polres Metro Bekasi Kota AKBP Alfian Affrizal menyampaikan video testimoni dari Ustadz Abdurahman tersebut sekaligus menyatakan bahwa persoalan itu telah diselesaikan melalui mediasi.
Baca Juga: Larang Pakai Masker, Ali Mochtar Ngabalin: Harusnya DKM Al Amanah Dipidana
"Sudah kita selesaikan dan selesai dengan mufakat, ada pernyataannya," kata Alfian saat dihubungi.
Pada video tersebut, Ustadz Abdurahman menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih atas adanya pertemuan setelah perselisihan beberapa waktu lalu, Selasa (27/4/2021).
Maka dari itu, kami selaku Takmir Masjid Al Amanah mohon maaf manakala ada kesalahan kemarin, maka pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya wabil khusus untuk masyarakat Indonesia dan Medan Satria," katanya.
Usai pertemuan tersebut, dia menyatakan, bahwa pihaknya akan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Al Amanah Bekasi.
"Dan insyaAllah usai pertemuan kita di sini kita maka untk selanjutnya kita akan siap untuk mentaati apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dan atur jarak, insyaallah," katanya.
Berita Terkait
-
Tersinggung Candaan di Bengkel, Pria di Bekasi Bakar Teman Pakai Bensin Cucian Karburator
-
Kirim Surat ke Kejagung, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus KSO Migas Diundur
-
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diperiksa Kejagung Terkait Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Jakarta Pangkas Kiriman Sampah ke Bantargebang hingga 500 Ton per Hari
-
Biaya Hidup Jakarta Mahal, Upah Pekerja Malah Kalah dari Bekasi
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun