SuaraBekaci.id - Larangan mudik pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021 harus memperhatikan ketegasan sikap dan sanksi. Demikian hal itu disampaikan Ketua DPP PKS yang juga Anggota DPR Mardani Ali Sera.
Pemerintah diminta untuk tegas menerapkan sanksi bagi pihak-pihaknya yang melanggar larangan mudik Lebaran 2021.
"Mengenai larangan mudik 6-17 Mei mendatang, tanpa ketegasan sikap dan sanksi, kebijakan tersebut bisa sia-sia. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, 2020 mestinya jadi pelajaran ketika larangan bepergian yang sudah berjalan sejauh ini, mobilitas masyarakat tetap terjadi," kata Mardani melalui cuitan di akun twitternya @MardaniAliSera, Jumat (9/4/2021).
Dia mengatakan, mengatasi penyebaran Covid-19 dibarengi menjaga roda perekonomian memang merupakan hal yang sulit. Bahkan, tidak jarang memunculkan kebijakan yang membuat bingung masyarakat.
Namun, kata dia, mudik Lebaran 2021 perlu menjadi perhatian dengan memperhatikan peningkatan kasus pada pelaksanaan libur pada 2020 silam.
"Imbasnya, setelah Idul Fitri 2020 kenaikan kasus harian mencapai 93 persen, setelah libur Agustus ada kenaikan kasus 119 persen, libur Oktober 85 persen. Kemudian libur natal dan tahun baru 2021 menyumbang 78 persen kasus harian," katanya.
Menurut Mardani, saat ini sanksi bagi pelanggara larangan mudik harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Saatnya konsisten dengan aturan, karena konsistensi kerap jadi akar masalah di negeri ini. Jangan sampai program vaksinasi massal yang sudah sejauh ini menjadi sia-sia," katanya.
Berita Terkait
-
PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi
-
Sudah 50 Anggota DPR Lintas Fraksi Teken HMP Terkait Ijazah Gibran
-
Geger di Senayan! Lebih dari 25 Anggota DPR Lintas Fraksi Teken Usulan HMP Soal Ijazah Gibran
-
Progres Underpass Bitung Capai 70,7 Persen, Ditargetkan Rampung Februari 2027
-
Komisi II DPR Minta Anggota KPU Terlibat Pasal Selundupan Gibran Diblacklist
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?