SuaraBekaci.id - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto unggul dalam survei bakal calon wali kota Bekasi. Tri Adhianto unggul dalam survei tahap I tahun 2021 yang dilakukan Etos Indonesia Institute.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan, Tri Adhianto berada pada posisi pertama survei yang dilakukan pihaknya.
"Ini merupakan survei popularitas bakal calon wali kota Bekasi," kata dia di Jakarta, Minggu (4/4/2021).
Dia menerangkan, survei dilakukan pada 12 sampai dengan 27 Maret 2021 dengan sampel 600 responden di seluruh Kota Bekasi.
Jumlah sampel yang didapat 584 responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan Confidential Interval plus minus 1,27 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Para responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden.
Survei dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in depth interview) dipandu dengan kategori-kategori sebagai data domain.
Dalam survei tersebut diukur Descriptive Belief atau keyakinan yang menjadi latar belakang atau pengalaman langsung pemilih untuk memilih calon wali kota berdasar kinerja Pemerintahan Kota Bekasi.
Kemudian, Inferential Belief atau siapa wali kota yang paling dikenal untuk melihat seberapa kuat seorang tokoh yang diinginkan rakyat untuk menjadi wali kota.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Petani Maggot Kota Bekasi Raup Omzet Rp12 juta Sebulan
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 30 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Juga quality control secara random sebesar 60 persen responden lewat telepon.
Iskandarsyah menjelaskan, Tri Adhianto berada di posisi pertama dengan angka 27 persen. Lalu, disusul Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro sebesar 14 persen, lalu Anggota DPRD Jawa Barat Ade Puspita Sari sebesar 11 persen, dan Zainul Miftah sebesar 10 persen.
Selanjutnya, terdapat nama-nama lain berada di bawah 10 persen. Di antaranya Tahapan Bambang Sutopo, Eko Setyo Pramono, H Edi, Anim Imanuddin, Heri Koswara, Ronny Hermawan, Erick Rebiin, dan Hawasi Syahbrawi.
"Posisi nama-nama itu bisa berubah, tergantung konsolidasi yang dilakukan di lapangan," katanya.
Dia mengatakan, walaupun pilkada serentak tidak jadi dilakukan tahun 2022 namun pada tahun 2024, tetapi survei akan terus dilakukan.
Pihaknya akan terus melakukan survei dan mempublikasikannya dalam kurun waktu tiga bulan sekali.(Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Wali Kota Janjikan Halte Transjabodetabek Bekasi Setara Milik Jakarta
-
Jakarta Targetkan Defisit Sampah pada 2029
-
Atasi 105 Juta Ton Sampah, DKI Gandeng TNI AD dan Danantara untuk Pengolahan
-
Demi Armada Sampah Lancar, Wali Kota Bekasi Lobi DKI Bangun Dua Flyover
-
DKI Jakarta dan Bekasi Perpanjang Kerja Sama Bantargebang, Kompensasi Disepakati Rp 362 Miliar
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- 10 Sepeda Polygon Terbaik untuk Harian, dari Murah hingga Premium
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Listyo Sigit Prabowo juga Menyadap Mahasiswa
-
Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
-
PDIP dan PKB Pertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Hari Ini
-
Penganiayaan Jamaah Masjid, Polisi Imbau Masyarakat Tak Kaitkan Isu SARA
-
Rindy Natasya Kecelakaan Kerja, Menaker: Perusahaan Wajib Bertanggung Jawab Penuh