SuaraBekaci.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai bahwa polisi terlibat narkoba harus dihukum lebih berat dan cepat dibanding masyarakat biasa.
Politikus Partai NasDem ini menyatakan bahwa sangat wajar jika hukuman kepada polisi yang terlibat narkoba lebih berat dibandingkan masyarakat.
Menurut Ahmad Sahroni, polisi yang terlibat kasus narkoba tidak memberikan contoh yang baik dan mencoreng nama baik institusi.
"Wajar saja kalau polisi yang pakai narkoba dihukum lebih berat karena tindakannya itu memalukan institusi. Mereka yang seharusnya memberantas narkoba malah konsumsi atau bahkan jadi pengedar," katanya dilansir dari Antara, Jumat (19/2/2021).
Ahmad Sahroni mendukung langkah tegas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo yang memastikan bahwa kepolisian akan memecat dan memberlakukan hukuman pidana kepada siapa pun anggota polisi yang terlibat narkoba.
"Saya sangat setuju dengan Irjen Pol. Ferdi Sambo, memang tidak ada kompromi, polisi yang terlibat narkoba harus dipecat dan dipidana," kata Sahroni.
Dia meminta agar Propam Polri lebih serius memberantas dan mengawasi personelnya. Supaya, tidak ada yang terlibat narkoba di institusi tersebut.
Sehingga, dia memandang perlu berbagai kegiatan pendekatan, mulai dari penyuluhan hingga rehab.(Antara)
Baca Juga: Soroti Kasus Kompol Yuni, Anggota DPR: Jangan Dikit-dikit Hukum Mati
Berita Terkait
-
Bakom 4 Kali Ganti Pimpinan, Syahganda: Mana Tahu Sebulan Lagi Saya Diganti
-
Dasco Terima Botok Cs, Sebut 80 Persen Aspirasi Masuk UU Perampasan Aset
-
Mendadak ke Gedung DPR, Menhan Sjafrie Temui Dasco Bahas Revisi UU Pertahanan
-
Beda dengan Anggota DPR RI, Gaji dan Fasilitas Wakil Rakyat Swedia Jauh dari Kemewahan
-
206 Hadir Fisik dan 82 Izin, Rapat Paripurna ke-12 DPR yang Dipimpin Dasco Penuhi Kuorum Bahas 2 RUU
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Isu Kursi Wapres 'Memanas', Sjafrie Ngaku Cuma Bahas Pertahanan saat Jumpa Dasco
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?