SuaraBekaci.id - AHY pansos, tudingan itu disampaikan pegiat media sosial Denny Siregar. Itu karena Agus Harimurti Yudhoyono kirim surat isu kudeta Partai Demokrat ke Presiden Jokowi.
Istana pun menolak mentah-mentah curhat AHY. Denny Siregar berkomentar pada akun Twitter pribadinya, yang diunggah Jumat (5/2/2021) pukul 17.41 WIB kemarin.
Pada cuitannya tersebut, pria kelahiran Medan 3 Oktober 1973 itu meminta, agar Jokowi agar tidak menanggapi ocehan AHY dan juga Partai Demokrat.
Sebab, saat ini para politisi dari Demokrat tersebut sedang berupaya memancing-mancing agar Jokowi menanggapi hal tersebut. Namun, jika Jokowi menanggapi surat dari AHY, tentunya itu akan dijadikan bahan bagi Demokrat, dan kedepannya nanti untuk modal pansos putra mantan Presiden ke enam.
Pansos artinya, sebuah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi, dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial.
"Udahlah pak @jokowi. Cuekin aja @AgusYudhoyono dan @PDemokrat. Mereka emang mancing-mancing supaya istana kasih pernyataan, biar pansos. Kalo gada nama @jokowi nya, gada yang bicarain. Diemin aja. Entar juga 2024 mereka hilang sendiri," tulis Denny Siregar pada akun cuitannya di Twitter, dikutip Suarabogor.id, Sabtu (6/2/2021).
Cuitan Denny Siregar pun mendapatkan reaksi yang mengcengangkan kaum netizen.
Ada banyak cuitan yang mendukung ucapan Denny Siregar.
"@PDemokrat sangat maksa igin pernyataan pak Jokowi tuk di jadikan bahan gorengan, kalau pak @jokowi beri pernyataan seakan benar adanya tuduhan itu, padahal @AgusYudhoyono hanya ingin mencari dukungan, seakan-akan didzolimi...anak babe lagi pingin permen," tulis akun dengan nama @JAYA_NEGERIKU.
Baca Juga: Pedas! Dewi Tanjung: AHY Masih Mentah, Minim Pengalaman, Akhirnya Blunder
Pun juga, ada banyak cuitan yang menganggap bahwa Denny Siregar dianggap buzzernya Jokowi.
"Ciye buzzerRp bentar lagi lu ditendang bareng kk pembina lu itu kasian," tulis akun dengan nama @Roydarmansyah90.
Khawatir tak bisa ikut Pilpres 2024
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengaku khawatir lantaran Partai Demokrat terancam tak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang jika isu kudeta benar-benar terjadi.
Menurutnya, kudeta posisi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono hanya akan menimbulkan dualisme internal partai. Jika hal tersebut terjadi, maka dianggap tak sah oleh negara.
"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," kata Riefky dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).
Berita Terkait
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Annisa Pohan Diduga Hamil, Usia Anak Pertama Jadi Sorotan
-
AHY Pimpin Penyelamatan Korban Banjir Sumatra, Ungkap Penyebabnya Topan Tropis Langka
-
Lawan Waktu Selamatkan Korban Banjir Sumatra, AHY Kerahkan Armada Helikopter hingga Modifikasi Cuaca
-
AHY Ungkap Wasiat Sakral Sarwo Edhie Wibowo Usai Resmi Jadi Pahlawan Nasional
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Apresiasi Prestasi Indonesia Raih Posisi Runner-Up SEA Games 2025, BRI Salurkan Bonus Atlet Nasional
-
Ini Alasan Polda Metro Jaya Tidak Tahan dr Richard Lee
-
KPK Panggil Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi
-
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Resmi Bercerai
-
Kritik Pedas PDIP: Mengapa KPK Kejar Rieke Diah, Tapi Kasus Rp2,7 Triliun 'SP3'