SuaraBekaci.id - Salah satu sekolah di Padang viral setelah memaksi siswi nonmuslim mengenakan jilbab. Hal ini disorot Alisa Wahid, anak Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Melalui akun twitternya, Alissa Wahid memberikan padangannya soal peristiwa guru paksa siswi pakai jilbab.
Dia menilai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim dan bahkan juga muslimah.
"Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya," kicau Alissa Wahid.
Tanpa ketegasan dari Kemendikbud, menurut Alissa, pihak sekolah akan memilik tafsir berbeda dalam penggunaan jilbab di sekolah.
"Tanpa penegasan, para pengelola sekolah akan menggunakan tafsir yang berbeda-beda. Dan bila pengelola sekolahnya meyakini mayoritarianisme sekaligus klaim kebenaran mutlak, maka akan ada potensi aturan pakaian yg melanggar hak konstitusi warga yang menjadi korban," tulis Alissa.
Bagi Alissa, sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa serta merta memaksakan muridnya berjilbab.
Karena menurutnya, hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya.
"Sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa atas namakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab. Sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab. Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya," cuit Alissa Wahid.
Baca Juga: Viral Siswa Nonmuslim Dipaksa Berhijab
"Penegasan dari Kemdikbud ini penting sekali. Dan bahkan itu belum cukup. Perlu juga diikuti dengan 2 upaya : - memperkuat perspektif konstitusi kepada insan2 pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yg harus selalu pakai kacamata wakil negara," lanjutnya.
"- memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keberagaman keyakinan & jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya. Yang ini, kemdikbud kudu kerjasama dg kemenag. Tanpa 2 hal ini, aturan tegas kemdikbud akan sulit dinternalisasikan oleh tendik," tulis Alissa Wahid.
Alissa Wahid mengaku kasus di Padang ini bukan yang pertama. Kasus pemaksaan jilbab ini sudah sering terjadi.
"Saya sudah berulang kali ketemu kasus di mana sekolah tidak membuat aturan berjilbab secara tertulis, tapi melakukan intimidasi halus kepada siswi muslimah yang tidak berjilbab. Makanya, soal paradigma kehidupan beragama juga penting, bukan hanya aturan," tulisnya.
Menurut Alissa, jangan hanya melihat kasus pemaksaan jilbab ini urusan pakaian semata.
Ada masalah lebih besar di balik pemaksaan jilbab di sekolah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Buntut Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha, Pemkot Akan Razia Seluruh Tempat Penitipan Anak
-
Laris Manis! Lelang 71 Motor Dinas Pemkab Karawang
-
Pemerintah Lelang Enam Proyek PSEL, Ini Lokasinya
-
Ade Armando dan Permadi Arya Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Polisi Siapkan Lab Forensik Digital
-
Kasus Kanker Payudara Tembus 1,9 Juta, BPJS: Biaya Pengobatan Tembus 1,99 Triliun