- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi kerja sama migas senilai Rp2 triliun.
- Masa kepemimpinan Tri Adhianto di Kota Bekasi diwarnai berbagai kebijakan kontroversial serta kritik dari masyarakat luas.
- Sejumlah kebijakan yang disorot meliputi mutasi pejabat mendadak, pembatalan proyek PLTSa, hingga penempatan anggota keluarga.
Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik itu memiliki nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun. Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya telah menjalankan proses pemilihan mitra kerja sama untuk merealisasikan proyek tersebut.
Namun, rencana besar itu akhirnya kandas. Pada 21 Juni 2024, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad memutuskan membatalkan proyek PLTSa.
Pembatalan dilakukan setelah pemerintah kota menemukan persoalan pada landasan regulasi dalam proses pemilihan mitra.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2022 dinilai bertentangan dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
Baca Juga:Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
Pemkot Bekasi juga menyebut adanya potensi pelanggaran tindak pidana korupsi dalam proses tersebut.
Menanggapi polemik itu, Tri menyatakan bahwa dirinya hanya meneruskan program yang telah diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Adik dan Adik Ipar Tempati Jabatan Strategis
Sorotan terhadap Tri kembali muncul setelah dirinya kembali menjabat sebagai Wali Kota Bekasi melalui Pilkada 2024.
Pada 3 September 2025, Tri melantik 19 pejabat eselon II. Dari sejumlah nama yang dilantik, dua di antaranya menjadi perhatian karena disebut memiliki hubungan keluarga dengan wali kota.
Baca Juga:Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
Satia Sriwijayanti, yang disebut sebagai adik kandung Tri, dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sementara itu, M. Solikhin, suami Satia yang merupakan adik ipar Tri, dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Penempatan dua anggota keluarga di posisi strategis pemerintahan tersebut langsung memunculkan kritik dan dugaan nepotisme.
Kelompok masyarakat Trinusa Bekasi Raya bahkan melaporkan dugaan nepotisme dalam rotasi jabatan itu kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Pengadaan Alat Olahraga Dispora Rp10 Miliar
Sorotan terhadap tata kelola pemerintahan Kota Bekasi juga pernah mengarah pada pengadaan alat olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) untuk tahun anggaran 2023.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengadaan alat olahraga rekreasi untuk masyarakat di lingkungan RW dengan pagu anggaran sekitar Rp10 miliar.