- Mochtar Muhammad dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada 2012 setelah terbukti melakukan korupsi APBD Kota Bekasi.
- Rahmat Effendi divonis 12 tahun penjara akibat terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait pembebasan lahan pada 2022.
- Kejaksaan Agung memeriksa Tri Adhianto karena dugaan korupsi pengelolaan migas yang merugikan negara sekitar Rp2 triliun.
![Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/2/2022). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/29/52415-wali-kota-bekasi-nonaktif-rahmat-effendi-berjalan-keluar-usai-menjalani-pemeriksaan-di-gedung-kpk.jpg)
Rahmat Effendi: OTT KPK di Tahun Terakhir Masa Jabatan
Setelah era Mochtar Muhammad, persoalan korupsi kembali mencuat pada masa kepemimpinan Rahmat Effendi.
Rahmat atau yang akrab disapa Pepen menjabat sebagai Wali Kota Bekasi selama dua periode, yakni 2012–2018 dan 2018–2022.
Pada 5 Januari 2022, atau ketika periode keduanya memasuki tahun terakhir, Rahmat terjaring OTT KPK bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi.
Baca Juga:Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa serta pengaturan jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, salah satu modus yang disorot adalah dugaan permintaan uang kepada pemilik lahan yang tanahnya dibeli pemerintah kota untuk pembangunan fasilitas umum.
Pada APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp286,5 miliar.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian penyidik di antaranya pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, serta Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.
KPK mengungkapkan Rahmat diduga mengintervensi penentuan lokasi dan pihak swasta yang tanahnya akan digunakan untuk proyek pemerintah. Ia juga diduga meminta sejumlah uang kepada pemilik lahan dengan istilah sumbangan masjid.
Baca Juga:Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
Selain perkara pembebasan lahan, kasus tersebut juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.
Perjalanan hukum Rahmat berakhir dengan putusan 12 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi Rahmat maupun jaksa pada Mei 2023 dan mempertahankan hukuman tersebut. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Era Tri Adhianto: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
Kali ini, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Perkara tersebut memiliki rentang waktu yang cukup panjang, yakni 2009 hingga 2024. Artinya, kerja sama itu berlangsung melintasi beberapa periode kepemimpinan wali kota.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme kerja sama, termasuk persoalan persetujuan DPRD dan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).