- Andreas Hugo Pareira menilai Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalur rasional menyikapi polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.
- Muhammad Khozin menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat guna memastikan kepastian hukum.
- Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI menerima aspirasi terkait polemik tersebut setelah membuka masa sidang pada 10 November 2026.
Keduanya, kata dia, tidak saling meniadakan dan tidak harus ditempuh secara berurutan.
Khozin merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut mengatur materi dan bukti yang sah mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagai salah satu dasar pengajuan HMP.
"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," ujarnya.
Ia juga menyinggung Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, salah satunya apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Baca Juga:Pria Asal Bekasi Diciduk Polisi Usai Ajak Kepung DPR
Menurut Khozin, persoalan tersebut perlu diuji melalui mekanisme konstitusional agar memperoleh kepastian hukum.
"Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik," katanya.
DPR Tunggu Pembukaan Masa Sidang
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan adanya aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi terkait polemik ijazah Gibran.
Menurut Dasco, sejumlah anggota DPR ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang tersedia di parlemen dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:Polisi Cegat Massa Aksi di Stasiun Kereta: Pelajar SMP-SMA Jadi Target
Namun, DPR RI masih menjalani masa reses pada Senin (9/11/2026). Masa sidang baru kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026), sehingga anggota DPR masih menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing.
"Mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dengan demikian, wacana penggunaan HMP mulai menjadi perhatian sejumlah fraksi di DPR RI.
Namun, keputusan untuk menempuh mekanisme tersebut masih bergantung pada proses internal masing-masing fraksi dan dinamika politik di parlemen.
