“Makanya kalau itu diefektifkan bukan hanya 7 persen kalau sudah termekanisasi, sistem SOP (standar opersional prosedur) nya bagus itu bisa sampai 20 persen,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah Kota Bekasi perlu membuat keputusan yang berkekuatan hukum, untuk menjadikan 5000 pemulung menjadi komponen legal dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
“Mereka memang sudah dapat BPJS Ketenagakerjaan, tapi status mereka gak tahu kerja dengan siapa. Di Undang-undang (pemulung) harus dimasukkan menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sampah,” tandasnya.
Sekedar informasi, TPST Bantargebang telah beroperasi sejak 1985. TPST Bantargebang ditujukan untuk menampung seluruh sampah atau limbah dari DKI Jakarta.
Baca Juga:Sekolah Rusak, Puluhan Siswa SD di Bantargebang Belajar di Tenda Darurat
Dengan total luas 110,3 hektare, TPST Bantargebang memiliki lima zona, yang masing-masing memiliki luas tersendiri. Zona III menjadi zona paling luas di TPST Bantargebang yang mencapai 25,41 hektare.
Kontributor : Mae Harsa
