SuaraBekaci.id - Kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi tegaskan kasus tindak pidana korupsi pemberian gratifikasi atau suap kepada wakil ketua DPRD akan terus berlanjut meski pemberi suap telah ditetapkan jadi tersangka.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Dwi Astuti Beniyati yang gantikan Ricky Setiawan Anas, kasus akan terus dikembangkan dengan adanya penetapan kepada tersangka pemberi suap.
Menurut Dwi, institusi kejaksaan memiliki tugas utama di bidang penuntutan, termasuk kasus tindak pidana korupsi serta pidana umum lain.
"Nanti tugas lain di tata usaha negara yang harus kita urai satu per satu akan tetapi tetap tugas utama yang kita utamakan," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (4/11).
Baca Juga:Saat Bos Madura United Achsanul Qosasi Jadi Tersangka Korupsi BTS 4G
Ia mengatakan sudah mengetahui perihal penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meski baru resmi masuk daerah ini.
"Karena saya kan baru masuk tapi saya tentukan sikap, nanti saya akan pelajari dulu, selanjutnya ke depan dengan segera," ucapnya.
Dwi Astuti memastikan penyelesaian kasus gratifikasi pimpinan DPRD akan melibatkan seluruh sumber daya kejaksaan melalui kolaborasi seluruh bidang agar segera tuntas.
"Masing-masing bidang tidak bisa melangkah sendiri, tapi kita bersatu untuk saling bersinergi. Termasuk kasus suap pimpinan DPRD, saya kerahkan jaksa agar secepatnya bisa selesai," katanya.
Sebelummya, pengusaha dengan inisial RS telah ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus pidana korupsi dugaan pemberian suap atau gratifikasi kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan.
RS awalnya di kasus ini menjadi seorang saksi, namun dari pemeriksaan dan eskpos penyidik, pengusaha itu ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh Kejari Bekasi pada Rabu 1 November 2023.