SuaraBekaci.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan surat pencabutan izin operasional kepada 23 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia.
Di Bekasi terdapat dua PTS yang dicabut izinnya, salah satunya STIE Tribuana Bekasi.
Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) No. 0319/E/DT.03.09/2023, STIE Tribuana telah dikenakan sanksi administratif berat berupa pencabutan izin pendirian perguruan tinggi.
Direktur Ditjen Diktiristek Kemendikbud, Lukman mengatakan, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan pihaknya harus mencabut izin operasional PTS. Khusus di STIE Tribuana Bekasi, segala jenis pelanggaran ditemui di sana.
Baca Juga:Kampus Ditutup, Ribuan Mahasiswa STIE Tribuana Bekasi Lontang Lantung, Kemendikbudristek Buka Suara
“Pertama, tidak sesuai standar pendidikan tinggi. Kedua, jual beli ijazah. Ketiga, ada pembelajaran fiktif, kemudian ada penggelapan beasiswa,” kata Lukman.
Selain itu, ia mengatakan perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 2001 itu utamanya terindikasi melakukan penyelewengan beasiswa Kartu Indonsia Pintar Kampus (KIP-K).
“Mahasiswa seharusnya dapat hak-haknya ya, hak living kost, biaya hidup itu kan diserahkan mahasiswa, ini masih ditahan oleh pihak kampus tidak diserahkan kepada mahasiwa,” ucap Lukman.
Pemilik Yayasan Maju di Pemilu 2024
STIE Tribuana Bekasi berlokasi di Jalan Radio, RT 002/021, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga:Izin STIE Tribuana Bekasi Dicabut, Kemendikbudristek: Jual Beli Ijazah hingga Penggelapan Beasiswa
Dikutip dari laman resmi kampus ini, STIE Tribuana Bekasi berada di bawah nauangan Yayasan Widya Nusantara dan didirikan pada 9 September 1999.
Pada 2001, berdasarkan surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : No. 109/D/O/2001 Tanggal 2 Agustus 2001, ada dua program studi di kampus yakni, yakni program studi S1 manajemen dan program studi S1 akuntansi.
Awalnya yayasan Widya Nusantara dipimpin oleh Odin Nugraha, kemudian beralih ke Suroyo SE.
Dihimpun dari sejumlah sumber, Suroyo SE diketahui pada Pemilu 2024 mendaftarkan diri menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat.
Suroyo diketahui kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Nama Suroyo dan STIE Tribuana Bekasi pada 2021 sempat terseret di kasus keabsahan ijazah kelulusan dari HM.Rudi, SE.MM, Wali Kota Batam.
Aktivis pendidikan kota Batam, Paulus Lein seperti dikutip dari Keprionline saat itu meminta pihak Kementerian Pendidikan memeriksa ijazah dari HM RUdi dari dua kampus yakni STIE Adiniaga dan STIE Tribuana.
"Di STIE Adiniaga HM.Rudi,SE.MM lulus di tahun 2005 jurusan Management ditandatangani DR.H.Suroyo.SE.MM sebagai ketua. Sedangkan di STIE Tribuana, HM.Rudi,SE.MM lulus di tahun 2015 jurusan Management ditandatangani DR.H.Suroyo.SE.MM, sebagai pembantu ketua I," kata Paulus Lein.
