SuaraBekaci.id - Solusi untuk jalan rusak yang ada di Kabupaten Bekasi ialah memprioritaskan penambahan anggaran infrastruktur di APBD 2024. Hal itu yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah meninjau kondisi jalan rusak.
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, pemkab bakal menyusun anggaran untuk menambah alokasi pembangunan. Selain pada APBD perubahan 2023, penambahan juga akan disusun untuk APBD 2024.
"Dalam waktu dekat kami menyusun KUAPPAS baik APBD perubahan maupun anggaran 2024. Bila dibutuhkan dan disepakati bersama dengan legislatif mungkin yang sudah ada di RKPD hasil evaluasi gubernur mungkin kita reorientasi atau refokusing ke pembangunan lebih prioritas," ujar Dedy.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama anggota dewan ada delapan titik Kecamatan Serangbaru, Bojongmangu, Cibitung, serta Cikarang Barat, masih banyak ditemukan ruas-ruas jalan yang rusak.
Baca Juga:Terkait Jalan Rusak di Wilayah Pekanbaru-Riau, Pemerintah Pusat bakal Turun Gunung
"Kalau dikeroyok bersama DPRD saya rasa perbaikan ruas jalan rusak ini bakal cepat terealisasi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan alokasi perbaikan jalan pada APBD 2023 mencapai Rp300 miliar dan sudah mulai direalisasikan untuk pembangunan.
"Idealnya itu ada penambahan anggaran 30 persen dari APBD ini. Jumlah itu sudah cukup baik untuk di anggaran perubahan nanti. Kemudian di 2024 juga perlu penambahan agar pembangunan bisa jauh lebih maksimal lagi," katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Baddarudin Nooreza Holik Qodratullah mengatakan anggaran infrastruktur harus menjadi prioritas.
Untuk itu pihaknya kini akan turut menyusun anggaran tambahan agar perbaikan jalan berjalan lebih masif.
"Kami akan membuat skala prioritas pada titik-titik yang kita kunjungi ini, dalam segi penganggaran hadir pada hakekatnya bisa mendorong untuk digenjot PAD. Kalaupun ada keterbatasan dana kami juga nanti memilah-milah seefektif mungkin supaya pembangunannya bisa terealisasi," katanya.
Holik memastikan inspeksi lapangan ini tidak terkait dengan agenda politik menghadapi Pemilu 2024 melainkan menanggapi keluhan kondisi jalan oleh masyarakat yang bahkan mengaitkan dengan isu infrastruktur di Lampung.
"Kalau bicara tahun politik kami bukan bicara sebagai pimpinan di salah satu partai tapi kami bicara sebagai lembaga. Kenapa kami baru turun karena belakangan ini yang lagi viral itu dampak Lampung efek, selain itu kecenderungan masyarakat sekarang kritikan soal jalan jadi lebih ramai maka dari itu kita tidak tinggal diam," ucapnya.[ANTARA]
