Hati Soliha remuk saat anaknya Azqiara Anindita Nuha pada Minggu 16 Oktober 2022 dinyatakan meninggal dunia.
“Dokter sebenarnya mau ada tindakan tapi masa kritisnya semakin memburuk, pendarahan jantung hebat, karena semuanya sudah terserang, dan hari Minggu jam 8 pagi dinyatakan sudah meninggal,” kata Soliha sambil menyeka air mata.
Dugaan Tindak Pidana Kasus Gagal Ginjal Akut
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Polri mengusut dugaan tindak pidana impor bahan obat sirop dalam kasus gagal ginjal akut yang dialami ratusan anak.
Baca Juga:Pencemaran Zat Berbahaya pada Obat Sirop Diduga Terjadi saat Kontrol Kualitas
Menurut Muhadjir Effendy permintaan untuk Polri mengusut tuntas kasus ini merupakan kesepakatan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian.
Muhadjir Effendy mengatakan pengusutan perlu dilakukan karena berdasarkan data awal bahan baku obat sirop yang menyebabkan ratusan anak Indonesia gagal ginjal akut diimpor dari sebuah negara yang justru tidak terkena kasus ini.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian dan kita telah mendapatkan masukan dari semua pihak. Tadi malam saya sudah telepon Pak Kapolri agar kasus gagal ginjal akut ini diusut dan ditelaah kemungkinan ada tidaknya tindak pidana," jelasnya mengutip dari Antara.
Dikatakan oleh Muhadjir, ada tiga negara importir bahan obat sirop, yakni Indonesia dengan kasus terbanyak di atas 100 orang anak yang diperkirakan akan terus bertambah, negara Zambia di Afrika Selatan sebanyak 70 kasus, dan Nigeria di Afrika Barat berjumlah 25 kasus.
Pemerintah, kata Muhadjir, akan menelisik ke bagian yang paling hulu dari mulai asal bahan baku obat sirup itu, bagaimana proses masuk ke Indonesia, dan terdistribusi pabrik-pabrik farmasi mana serta macam-macam produk yang dihasilkan dari bahan tersebut.
Baca Juga:Sebelum Terlambat, Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Gejala Ginjal Akut Seperti Ini
Muhadjir menyatakan pemerintah segera menetapkan status terkait ada pelanggaran atau tidak, dan jika ada masuk dalam kategori pidana atau tidak. Kasus ini sangat penting karena menyerang anak-anak di bawah umur, terutama umur 10 tahun ke bawah dengan rata-rata 1-6 tahun yang merupakan sumber daya manusia (SDM) berharga di masa depan.
