Pemerintah harus segera mengubah arah rencana penyediaan energi ke sumber energi bersih dan berkeadilan,” kata Novita.
Ia juga mendesak agar pemerintah serius melakukan renegosiasi skema take or pay yang terus menguntungkan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer dan sebaliknya terus merugikan keuangan negara karena menambah beban keuangan PLN.
“Renegosiasi tidak cukup pada pembangkit yang belum beroperasi, tetapi juga harus dilakukan pada pembangkit yang sudah secara komersil beroperasi,” katanya.
Baca Juga:PLN Bali Belum Terima Arahan Penghapusan Daya Listrik 450 VA
