SuaraBekaci.id - Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menegaskan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 merupakan tindakan yang mengkhianati Demokrasi dan rakyat.
Ditegaskan oleh Jovan, bahwa wacana tersebut menunjukkan pemerintah takut kehilangan kekuasaan meski kekuasaan mereka belum berakhir.
“Pemilu 2024 belum dilaksanakan, Pemerintah sudah mengalami post power syndrome (sindrom paska kekuasaan). Ini namanya Pre-Post Power Syndrome. Jadi belum selesai kekuasaan, sudah takut kehilangan kekuasaan." ucapnya mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3).
"Padahal dulu adanya Reformasi itu agendanya cuma satu, yakni membatasi kekuasaan. Cukup dua periode. Tanpa perpanjangan jabatan, tanpa tiga periode, tanpa tunda Pemilu."
Baca Juga:Menteri Luhut Sebut Banyak Rakyat yang Ingin Pemilu Ditunda, Latuconsina: Akal-akalan Saja!
Lebih jauh Jovan mengatakan bahwa wacana ini sudah ditolak oleh banyak tokoh di Indonesia, mulai dari AHY hingga Megawati.
Ia pun menyebut jika wacana itu terus digulirkan bukan tidak mungkin malah nantinya TNI-Polri bisa jadi alat untuk membungkam ketidaksetujuaan rakyat.
"Justru kita harus mengapresiasi ketegasan sikap Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Bapak Surya Paloh untuk menolak penundaan Pemilu dan wacana Presiden tiga periode."
"Beliau-beliau ini tahu betul konsekuensi dari menghianati demokrasi ini. Rakyat bisa jadi korban. Bukan tidak mungkin TNI Polri akan dijadikan alat untuk membungkam ketidaksetujuan rakyat."
Pergantian kekuasaan dalam sejarah bernegara melalui Pemilu ialah sesuatu yang alamiah dan tidak bisa diutak-atik dengan alasan apapun.
“Pergantian kekuasaan adalah sesuatu yang alamiah dalam sejarah, dan sudah dijamin dalam konstitusi kita. Jika ini diutak-atik terus dengan berbagai alasan, sejarah tahun 1998 mengajarkan pada kita bagaimana publik melakukan koreksi dengan sendirinya,”
Baca Juga:Tanggapi Pernyataan Luhut, Said Didu: Ya Allah Selamatkanlah Negeriku dari Para Pembohong
