SuaraBekaci.id - Lurah Jatibening, Mulyadi dan lurah Bantargebang, Susanto hari ini, diperiksa oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Bekasi Nonaktif, Rahmat Effendi.
Pemanggilan dua lurah untuk tim penyidik KPK menelusuri aliran sejumlah uang kepada Rahmat Effendi dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi dan pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Bekasi.
Selain dua lurah tersebut, KPK juga memeriksa dua saksi lainnya yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Karto dan Peter dari pihak swasta.
"Di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, empat saksi hadir dan dikonfirmasi perihal aliran sejumlah uang yang diterima dan diduga atas permintaan Tersangka RE yang berasal dari para ASN Pemkot Bekasi ataupun para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Pemkot Bekasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengutip dari Antara.
KPK sebenarnya hari ini juga memanggil satu saksi lainnya, yaitu Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Anton Laranono.
Namun, Anton tidak bisa hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang.
Sebelumnya pada Kamis (6/1), KPK menetapkan total sembilan tersangka, yakni lima penerima suap dan empat pemberi suap terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut.
Para penerima suap adalah Rahmat Effendi (RE), Sekretaris DPMPTSP M. Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL).
Lalu, pemberi suap adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS).
Baca Juga:Update Kasus Korupsi Rahmat Effendi: KPK Panggil Pejabat Kejaksaan Negeri Bekasi
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp286,5 miliar.
- 1
- 2
