SuaraBekaci.id - Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mendapat respon penolakan dari banyak kalangan, terutama dari kelas pekerja. Aturan ini dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil, utamanya di kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang.
Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) dalam pernyataan sikapnya menolak dengan tegas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).
Menurut ketua BBM, Sarino SH, buruh Bekasi mengecam keras aturan baru tersebut. Ia menganggap aturan itu hanya menimbulkan masalah bagi buruh di kondisi seperti saat ini.
“Ini jelas sikap pemerintah yang sama sekali tidak ada keberpihakan kepada rakyatnya terutama kaum buruh,” kata Sarino dikutip dari Koran Perdjoengan, Sabtu (12/2).
Dengan tegas, Sarino mengatakan bahwa aturan ini patut dilawan. Menurut Sarino, uang JHT merupakan hak dari kaum buruh yang dikumpulkan secara mengangsur sebesar 2 persen dari upah mereka tiap bulan.
“Tetapi lacurnya pemerintah justru memperlama pencairan uang JHT sehingga harus mencapai usia 56 tahun terlebih dahulu, kekonyolan pemerintah ini wajib dilawan sampai ke akar-akar nya,” tegas Sarino.
Pihak Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) pun rencananya akan melakukan aksi di kantor-kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan Kantor Dinas Tenaga kerja untuk menolak Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.
Aturan Jaminan Hari Tua Diubah, Bisa Cair Saat Mencapai 56 Tahun
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa JHT bisa diberikan kepada peserta saat mencapai 56 tahun.
Peraturan itu ditetapkan Ida di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Aturan itu lantas diundangkan dua hari setelahnya.
Dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan kalau manfaat JHT dibayarkan kepada peserta apabila mencapai usia pensiun; mengalami cacat total tetap; atau meninggal dunia. Kemudian pada Pasal 3 diterangkan kalau manfaat JHT bagi peserta a yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56 tahun.
Dengan demikian JHT baru bisa dicairkan pada usia 56 meskipun peserta sebelum mencapai usia tersebut mengalami pemutusan hubungan kerja maupun mengundurkan diri.
Itu tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi: 'Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.'
Hal tersebut ditetapkan atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satunya ialah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Peraturan yang merupakan amanat Pasal 26 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan peserta jaminan hari tua sehingga perlu diganti.
Permenaker 2/2022 itu mulai berlaku setelah tiga bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
