SuaraBekaci.id - Kasus suap pengadaan lahan serta jual beli jabatan di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Bekasi yang menjerat Wali Kota Nonaktif, Rahmaf Effendi masuki babak baru.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menelisik proyek Grand Kota Bintang. Hal itu didapat oleh tim penyidik setelah memeriksa saksi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Nadih Arifin di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (28/1/2022).
"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan Grand Kota Bintang Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikutip dari Suara.com
Selain memeriksa Nadih Arifin, tim penyidik KPK juga memeriksa Kepala Dinas Tata Ruang Pemkot Bekasi Junaedi turut diperiksa KPK sebagai saksi.
Pemeriksaan terhadap Junaedi yang didalami mengenai sejumlah pengadaan lahan di Kota Bekasi serta sejumlah dugaan aliran uang kepada Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi untuk pembelian sejumlah aset.
"Dugaan adanya aliran sejumlah uang bagi tersangka RE (Rahmat Effendi) yang diduga dipergunakan untuk membeli sejumlah aset," katanya.
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemerintah Kota Bekasi pada 2021 menetapkan APBD Perubahan Tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan total anggaran Rp 286,5 miliar.
Ganti rugi itu adalah pembebasan lahan sekolah di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 21,8 miliar serta pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp 25,8 miliar dan lahan Polder Air Kranji senilai Rp 21,8 miliar.
Selain itu, ganti rugi lain berbentuk tindakan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp 15 miliar.
Baca Juga:Sebanyak 18 Pegawai KPK Terkonfirmasi Positif COVID-19
Atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi tanah milik swasta dan melakukan intervensi. Ia memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek itu serta meminta mereka tidak memutus kontrak pekerjaan.
- 1
- 2
