Dia mengatakan pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu indikasi buruk akan potensi tersebut.
Sebab, pemerintah akhirnya ikut menjamin proyek tersebut melalui penanaman modal sebesar Rp4 triliun untuk membantu menutupi pembengkakan biaya, meski pada kesepakatan awalnya pemerintah tidak ikut menjamin proyek itu.
“Potensi seperti itu harus diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik, sehingga tidak ada pembengkakan biaya yang besar, juga konsistensi antara kesepakatan awal dengan realisasinya,” ujar Faisal.
Jauh sebelum itu, pada 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang China.
Baca Juga:Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI Dipecat
“Ada yang memperingatkan debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antar pemerintah). Skema B to B (antar badan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini,” kata Luhut pada 26 April 2019, dikutip dari situs resmi Kemenko Marves.
