SuaraBekaci.id - Penangkapan Ahmad Zain An-Najah oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror di Bekasi dinilai tak ada kaitannya dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau statusnya sebagai ulama.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Menurutnya, status Ahmad Zain sebagi pengurus MUI hanya kebetulan saja.
"Jelas pada dasarnya penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan MUI. Cuma memang kebetulan dia pengurus MUI," kata Islah Bahrawi di Jakarta, Minggu (21/11/2021) dikutip dari Antara.
Densus menangkap Ahmad Zain di Jalan Merbabu Raya, Pondok Melati, Kota Bekasi pada hari Selasa (16/11) sekitar pukul 04.39 WIB.
Baca Juga:Ramai Tagar Bubarkan MUI di Media Sosial, Ini Reaksi Ketua MUI Bangka
Atas kejadian itu, MUI telah menonaktifkan status kepengurusan Ahmad Zain An-Najah.
Menurut Islah, Ahmad Zain dan Farid Okbah sebenarnya tokoh lama yang segala aktivitasnya diawasi dan dipelajari oleh Densus.
Ada banyak yang membuktikan keterlibatan Ahmad Zain dan Farid Okbah dalam Yayasan Abdurrahman bin Auf yang menjadi bagian perisai organisasi-organisasi bentukan Jamaah Islamayah (JI).
"Ini tentu saja tidak bisa dibantah. Hasil penyidikan menyebutkan mereka mengakui semua itu," katanya.
Ia mengatakan bahwa MUI secara jelas dan tegas tidak mendukung terorisme. MUI justru memiliki satu lembaga baru dalam masa formatur kepemimpinan Kiai Miftachul Akhyar bernama Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme.
Baca Juga:Warga Jatibaru Minta Pemerintah Kabupaten Bekasi Tindak 3 THM Ini
Bahkan, organisasi tersebut mengeluarkan fatwa yang menyatakan terorisme haram.
"Artinya, MUI tidak terlibat sama sekali di sini. Densus juga menangkap bukan karena mereka ini MUI, tidak ada hubungannya sama sekali," katanya menegaskan.
Di satu sisi, Islah menilai penangkapan ini membuktikan pemerintah tegas terhadap terorisme. Sikap itu penting karena terorisme sudah masuk ke berbagai lini kehidupan dan organisasi.
Mereka selalu berupaya bergerak di bawah dan atas permukaan serta berusaha menyusup ke lembaga-lembaga resmi normatif seperti lembaga pemerintah.
Islah menyarankan agar MUI mulai melakukan koordinasi dalam menentukan pengurus harian maupun pengurus komisi-komisi.
MUI juga perlu berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, maupun lembaga intelijen negara untuk menentukan pengurus yang bersih atau tidak terlibat dengan kelompok terorisme.
