Ia pun menyebut Sulawesi, Papua akan menjadi ladang penghancuran lingkungan baru melalui tambang tambang nikel. Karena itu kata Yuyun, transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan harus dimulai dari transisi awal yakni transisi materialnya.
"Itu akan menjadi ladang-ladanh penghancuran lingkungan baru melalui tambang-tambang nikel, jika kemudian kita tak hati-hati dan menerapkan konsep transisi yang betul. Bagi kami di Walhi, transisi yang adil dari fosil menuju energi terbarukan harus dimulai dari awal yaitu, transisi dari materialnya. Karena apa kalau tak begitu dia akna meyebakan kerusakan baru," tutur Yuyun.
Tak hanya itu, Yuyun menyebut bahwa dalam pidato di KTT COP 26, Jokowi tak membahas soal pendekatan pengakuan hak atas korban perubahan iklim. Pasalnya kata Yuyun, korban perubahan iklim sudah ada.
Sehingga kata dia siapa yang harus bertanggung jawab membayar kerugian para korban perubahan iklim.
"Korban atas perubahan iklim sudah ada. Bahwa krisis iklim sudah terjadi, korban sudah ada, bagaimana mengakui hak korban ini? siapa yang membayar kerugian yang tidak bisa dipulihkan dan kerusakan yang tak bisa dipulihkan akibat krisis ini? Tentu saja adalah pada poluters itu", kata Yuyun.
"Jadi kalau Jokowi tak punya stand (Posisi) kuat terhadap hal ini, saya kira dia tak melihat realitas di dalam negeri bahwa krisis iklim sudah terjadi," sambungnya.
Lebih lanjut, Yuyun menyebut bahwa saat ini Dewan PBB pun sudah mengakui bahwa hak atas lingkungan hidup yang aman. Yakni aman dari bencana akibat krisis iklim, bersih, sehat, dan berkelanjutan itu adalah hak asasi manusia.
"Kita sudah mencantumkan itu dalam konstitusi dan legislasi kita. Tapi tak pernah itu jadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan maupun rencana pembangunan kita yang rendah karbon itu," kata Yuyun.
Jokowi sebelumnya mengatakan perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Hal ini dikatakan Jokowi saat berbicara pada KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim atau COP26 di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11/2021).
"Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global juga merupakan kunci," ujar Jokowi.
