alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Satu Pabrik di Karawang Kena Tutup Gegara Langgar PPKM Darurat

Bangun Santoso Minggu, 18 Juli 2021 | 08:08 WIB

Satu Pabrik di Karawang Kena Tutup Gegara Langgar PPKM Darurat
Ilustrasi penyegelan. [ANTARA]

"Dengan sangat terpaksa kami menutup pabrik itu karena melakukan beberapa pelanggaran,"

SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menutup sementara sebuah pabrik di salah satu kawasan industri wilayah itu, karena melanggar ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat.

"Dengan sangat terpaksa kami menutup pabrik itu karena melakukan beberapa pelanggaran," kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, Sabtu (17/7/2021).

Di antara pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut ialah tidak menjalankan protokol kesehatan serta tidak melakukan pelaporan adanya kasus COVID-19 di perusahaan itu.

Jadi secara umum, perusahaan tersebut telah melanggar PPKM darurat. Bahkan perusahaan diketahui tidak memiliki izin operasi.

Baca Juga: Update Vaksinasi COVID-19 Palsu di Karawang, Polisi Periksa 12 Saksi

Atas hal tersebut pihaknya menutup sementara pabrik itu dan baru bisa beroperasi lagi setelah menyelesaikan semua perizinan dan memenuhi ketentuan PPKM darurat.

Sehari sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 Karawang juga memberi sanksi dua perusahaan yang melanggar ketentuan PPKM darurat, yakni PT HM Sampoerna Tbk dan PT Daiki Alumunium Industri Indonesia.

Dua perusahaan itu disanksi tindak pidana ringan karena melanggar aturan PPKM darurat dengan tidak melaporkan karyawannya yang terpapar COVID-19 ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan Karawang. (Sumber: Antara)

Hak Jawab

PT HM Sampoerna Tbk (HMS) menyampaikan apresiasi atas kunjungan Satgas COVID-19 Kabupaten Karawang ke fasilitas produksi kami yang berlokasi di KIIC dalam rangka melakukan inspeksi penerapan PPKM Darurat di pabrik.

Baca Juga: Skandal Vaksinasi COVID-19 Kosong Karawang Resmi Digarap Polisi

Dalam kunjungan tersebut, HMS mendapatkan arahan secara langsung terkait pelaksanaan ketentuan PPKM darurat, termasuk tata cara pelaporan dan koordinasi kasus COVID-19 kepada pihak berwenang terkait yang telah dilakukan oleh HMS namun belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terbaru.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait