Simulasi Jawa Barat Lockdown, 1 RT Dapat Dana Operasional Rp 3,5 Juta Sehari

Perhitungan itu berdasarkan jumlah rata-rata kepala keluarga di 731 RT yang tersebar di wilayah Jawa Barat.

Pebriansyah Ariefana
Rabu, 30 Juni 2021 | 17:15 WIB
Simulasi Jawa Barat Lockdown, 1 RT Dapat Dana Operasional Rp 3,5 Juta Sehari
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan penjelasan didampingi Dirut Pusri Tri Wahyudi (ANTARA)

SuaraBekaci.id - Simulasi Jawa Barat lockdown membutuhkan biaya miliaran rupiah sehari untuk biaya operasional. Terhitung tiap RT di Jawa Barat dapat uang operasional Rp 3,5 juta. Sebab lockdown ini membuat aktivitas warga terhenti.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan perkiraan anggaran melalui Konferensi Pers PPKM Mikro yang ditayangkan secara virtual di kanal Youtube Jabarprov TV, Rabu, 30 Juni 2021.

Perhitungan itu berdasarkan jumlah rata-rata kepala keluarga di 731 RT yang tersebar di wilayah Jawa Barat.

“Jadi kita sudah menghitung, kalau mau me-lockdown satu RT dengan jumlah rata-rata kepala keluarga di Jawa Barat, itu per-RT butuh dana sekitar Rp3,5 juta perhari untuk satu RT,” ungkap Ridwan Kamil.

Baca Juga:Studi AS: Meski Langka, Peradangan Jantung Usai Vaksinasi COVID-19 Patut Diwaspadai

Sebanyak 731 RT yang menjadi sampel dalam penghitungan perkiraan dana lockdown itu merupakan RT-RT yang sedang dianalisis oleh Pemprov Jabar untuk mengetahui apakah lockdown di tingkat RT dapat menahan penularan secara efektif. Jika nantinya memang benar efektif, maka lockdown bisa diberlakukan di RT-RT tersebut.

“Kalau lockdown sudah diberlakukan, maka semua orang tidak boleh pergi. Maka urusan suplai pangan, kebutuhan primer harus diperhatikan oleh RT-RW sampai level kelurahan, camat, bupati, gubernur, baru ke presiden,” kata Ridwan Kamil.

Jika prediksi dana itu diakumulasikan, maka Jawa Barat membutuhkan dana sebesar Rp2,496 miliar perhari, dan itu hanya untuk 731 RT yang dijadikan sampel saja. Sementara itu, Emil mengatakan ada sekitar 90 ribuan RT yang tersebar di Jabar.

Ridwan Kamil juga menyampaikan, wacana lockdown tingkat provinsi itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya instruksi dari pusat. Jika Jabar di-lockdown sementara provinsi lain yang letaknya berdekatan di Jabar tidak memberlakukan lockdown, maka lockdown itu pun akan menjadi sia-sia.

“Kalau lockdown level provinsi itu harus pemerintah pusat. Kalau kaminya lockdown tapi Banten tidak, Jatengnya tidak, sama saja bohong,” ujar Emil.

Baca Juga:Serang Anak-Anak, Menko PMK Sebut Covid-19 Sebagai Virus Unpredictable

Ridwan Kamil juga turut memberi klarifikasi soal adanya usulan lockdown dari Wakil Gubernur Jabar Uu Rizhanul Ulum. Menurut keterangan yang diterima Emil, Uu hanya menyampaikan aspirasi dari beberapa pihak yang ditemuinya dan bukan merupakan keputusan resmi dari Wakil Gubernur.

“Pak Uu sudah klarifikasi, Pak Uu itu menyampaikan aspirasi dari beberapa pihak yang beliau temui, bukan mengambil sebuah keputusan,” kata Ridwan Kamil.

Wacana lockdown mulai hangat lagi dibicarakan setelah tingkat keterisian tempat tidur di Jabar mencapai angka yang melebihi standar WHO.

Selain itu, kemunculan varian Delta yang memiliki daya tular lebih cepat dibanding varian lainnya pun menjadi alasan di balik menyeruaknya kembali wacana lockdown ke permukaan.

Meski begitu, Ridwan Kamil mengatakan, penularan varian Delta, meski terhitung sangat cepat, masih bisa dicegah dengan prokes yang ketat.

“Kalau dilawan oleh prokes yang ketat, Insya Allah tidak akan tertular,” tegas Ridwan Kamil.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini