alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Dedi Mulyadi Temukan Tambang Ilegal Berkedok Perkebunan Cengkih

Antonio Juao Silvester Bano Selasa, 25 Mei 2021 | 17:20 WIB

Dedi Mulyadi Temukan Tambang Ilegal Berkedok Perkebunan Cengkih
Dedi Mulyadi temukan tempat diduga tambang ilegal berkedok perkebunan cengkih.[Antara]

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mendesakKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak tegas kegiatan pertambangan ilegal di Purwakarta.

SuaraBekaci.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindak tegas kegiatan pertambangan ilegal berkedonk perkebunan cengkih di Kabupaten Purwakarta.

Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu setelah sebelumnya mendatangi sebuah tempat dengan plang Perkebunan Cahaya Natural Bumi No: 525/249/Bunhor/2021 NIB: 0220004830927 di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, yang terindikasi melakukan aktivitas tambang ilegal.

Saat berada di lokas tersebut, Dedi menemukan fakta bahwa hanya bagian depan saja yang ditanami pohon. Sedangkan di belakangnya terdapat cekungan luas yang sedang dilakukan penambangan pasir.

"Saya minta Dirjen Penegakan Hukum KLHK agar menindaklanjuti temuan ini," kata Dedi Mulyadi dilansir dari Antara, Selasa (25/5/2021)..

Baca Juga: Unik, Tak Ada Calon Lain Suami Istri Maju di Pilkades Purwakarta

Dia mengaku mendatangi tempat tersebut untuk mengumpulkan bukti objektif dan dilaporlkan ke Dirjen Penegakan Hukum KLHK.

"Secara persuasif saya sudah telepon pemilik lahan tapi tetap saja banyak argumentasi, maka saya datang untuk mengumpulkan bahan dan seluruh bahannya akan disampaikan ke kementerian," ujarnya.

"Ada atau tidaknya pelanggaran, itu urusan penyidik di kementerian. Yang penting fungsi pengawasan saya di lapangan, di Dapil, bisa berjalan baik dan alam harus tetap terjaga," sambung Dedi.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun kegiatan tambang itu berada di lahan milik Perhutani dan PTPN. Rencananya lahan yang akan digarap seluas 20 hektare tapi baru 6,8 yang sudah dikupas menjadi tambang ilegal.

"Saya minta Dirjen Penegakan Hukum KLHK agar menindaklanjuti temuan ini. Prinsip pengelolaan hutan dan perkebunan tidak boleh bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan," tandasnya.(Antara)

Baca Juga: Wanita Teriak-teriak Rebutan Pelanggan, Histeris Sampai Gegerkan 1 Kapal

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait