SuaraBekaci.id - Mantan Ketua KNPI Haris Pertama meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dan Polri untuk mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI.
Haris Pertama meminta penegak hukum mengawasi penggunaan anggaran lantaran dia mendapatkan informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI tersebut.
Pria yang baru-baru ini dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KNPI ini mengatakan, pelaksanaan Kongres Bersama ke-XVI hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 3-5 miliar.
Sehingga, jika alokasi anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI mencapai Rp20 miliar tentu berlebihan.
Baca Juga:Usai Dipecat, Haris Pertama Pertanyakan Anggaran Kongres KNPI
Haris Pertama mempertanyakan kebenaran informasi bahwa Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk Kongres Bersama KNPI ke-XVI melalui akun twitternya, @knpiharis.
"Ada isu beredar bahwa @KEMENPORA_RI akan menyediakan anggaran sekitar 20 miliar untuk Kongres bersama KNPI ke-XVI. Apa benar ???," katanya, Selasa (9/3/2021).
Jika Kemenpora mengalokasikan aggaran sebesar Rp20 miliar, dia meminta agar aparat penegak hukum berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Kongres Bersama KNPI ke-XVI itu.
"Jika benar maka @KPK_RI @bpkri @DivHumas_Polri harus mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut saya kongres KNPI dengan dana 3 - 5 miliar cukup," kata Haris.
Sebelumnya, Ketua KNPI Haris Pertama pelapor Permadi Arya atau Abu Janda dipecat dari jabatannya pada Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga:Geledah Gedung Sarana Jaya, KPK Sita Dokumen Kasus Tanah di Cipayung
Pada surat pemecatan yang beredar, salah satu alasan Haris Pertama yakni karena dalam kapasitasnya sebagai ketua umum DPP KNPI telah melakukan pelanggaran AD ART KNPI terkait tata kelola organisasi, penambilan keputusan dan pengeloaan keuangan dan harta organisasi.
