DPO Sejak 2015, Koruptor Kegiatan Fiktif Kemenkes Ditangkap di Kota Bekasi

Nurdiana telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2015 atas kasus kegiatan fikif di Kementerian Kesehatan.

Antonio Juao Silvester Bano
Jum'at, 22 Januari 2021 | 10:58 WIB
DPO Sejak 2015, Koruptor Kegiatan Fiktif Kemenkes Ditangkap di Kota Bekasi
Terpidana kasus korupsi kegiatan fiktif di Kantor Kementerian Kesehatan, Nurdiana saat ditangkap di Jatiwarna, Kota Bekasi, Kamis (21/1/2021) [ANTARA/HO-Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta]

SuaraBekaci.id - Koruptor kegiatan fiktif Kementerian Kesehatan RI, Nurdiana ditangkap di Komplek Departemen Kesehatan, Jatiwarna, Pondokmelati, Kota Bekasi, Kamis (21/1/2021) pukul 22.00 WIB.

Nurdiana telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2015 atas kasus kegiatan fikif di Kementerian Kesehatan.

Dia ditangkap Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan RI yang terdiri dari Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Nurdiana adalah terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejari Jakarta Selatan," kata Ashari Syam, Kasi Penkum Kejati DKI dilansir dari Antara, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga:Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung

Nurdiana merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM Kesehatan (PPSDM) di Kementerian Kesehatan RI.

Nurdiana dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Devi Sarah (terpidana lainnya) memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan kegiatan fiktif di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) Badan PPSDM Kemenkes RI. Hal itu menyebabkan negara dirugikan sekitar Rp245,6 juta.

Ashari menyebutkan, Nurdiana ditangkap Kamis malam pukul 22.00 WIB. Saat ditangkap terpidana kooperatif dan difasilitasi oleh Ketua RT setempat dan disaksikan pula oleh tetangganya.

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung (MA) memvonis Nurdiana dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Selain itu, MA juga menjatuhkan pidana tambahan, yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp100 juta dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca Juga:Inspektorat Sulsel Sebut Kerugian Negara Rp 1,2 Miliar Dalam Kasus Bansos

"Kalau masih ada sisa uang pengganti yang belum dibayar maka terpidana wajib membayar sisanya dengan sukarela atau menyita harta bendanya atau menjalani pidana penjara sesuai yang disebutkan dalam vonis pengadilan," kata Ashari.

Ashari menambahkan, pada pukul 22.21 WIB malam tadi, Nurdiana telah dibawa ke Kantor Kejari Jakarta Selatan untuk proses eksekusi.(Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini