Pandangan Tri berbeda dengan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang menilai bahwa pemimpin harus memprioritaskan tenaga kesehatan yang bertugas di tengah pandemi Covid-19.
Saat disinggung soal perbedaan pandangan tersebut, Tri mengaku sepakat dengan tanggapan Rahmat Effendi.
"Iya lah karena dia (tenaga kesehatan) kan garda terdepan kemarin di RSCM saja hampir 19 dokter yang terpapar. Karena memang dia garda terdepan, jadi saya pikir memang nakes dulu," katanya.
Ditanya kembali soal kesediaannya, Tri menyatakan kalau dia bersedia divaksinasi jika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi lebih dulu.
Baca Juga:Tok! Pemkot Bekasi Tunda Simulasi Sekolah Tatap Muka
"Saya orang kedua, pertama pak wali kota. Kita nggak boleh mendahului," tuturnya.
Di tempat berbeda, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersedia untuk divaksin Covid-19 pertama kali sebelum warganya. Tapi, menurut dia, akan lebih baik jika vaksin diberikan kepada tenaga kesehatan.
Pemkot Bekasi akan menerima sekitar 11.983 vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya. Vaksin Covid-19 itu akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.
Rahmat Effendi mengaku siap menjadi orang pertama di Kota Bekasi yang akan menerima vaksin Covid-19.
"Kalau ke saya juga boleh kapan saja boleh. Tapi kan harusnya pemimpin itu belakangan, tidak mementingkan kepentingan bahwa pemimpin harus divaksin dulu sementara nakesnya belakangan," kata Rahmat di Bekasi, Rabu (6/1/2021).
Baca Juga:Postingan Medsos Bisa Jadi Bukti ASN Bekasi Terlibat Organisasi Terlarang
Dia menjelaskan, tenaga kesehatan terus berhubungan dan berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19 setiap harinya. Sehingga, sudah sewajarnya para tenaga kesehatan diprioritaskan menjadi penerima vaksin.
"Kalau saya ambil jatah nakes satu untuk kepentingan saya, berarti saya sudah mengurangi siapa yang paling membutuhkan," ujarnya.
Dia menerangkan, Kota Bekasi semula mengajukan sekitar 500 ribu vaksin. Belakangan, vaksin yang akan dikirim ke Kota Bekasi berjumlah 11.983 sesuai dengan jumlah tenaga keshatan.
"Yang kita ajukan kan hampir 500 ribu sementara baru diberikan oleh pemerintah itu sekitar 11.000 dan itu sudah ada di Provinsi Jawa Barat. Tinggal dari dinas kesehatan provinsi jawa barat kepada Kota Bekasi kapan ya (pengiriman)," ujarnya.
