- Mochtar Muhammad dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada 2012 setelah terbukti melakukan korupsi APBD Kota Bekasi.
- Rahmat Effendi divonis 12 tahun penjara akibat terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait pembebasan lahan pada 2022.
- Kejaksaan Agung memeriksa Tri Adhianto karena dugaan korupsi pengelolaan migas yang merugikan negara sekitar Rp2 triliun.
Rahmat Effendi: OTT KPK di Tahun Terakhir Masa Jabatan
Setelah era Mochtar Muhammad, persoalan korupsi kembali mencuat pada masa kepemimpinan Rahmat Effendi.
Rahmat atau yang akrab disapa Pepen menjabat sebagai Wali Kota Bekasi selama dua periode, yakni 2012–2018 dan 2018–2022.
Pada 5 Januari 2022, atau ketika periode keduanya memasuki tahun terakhir, Rahmat terjaring OTT KPK bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi.
Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa serta pengaturan jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, salah satu modus yang disorot adalah dugaan permintaan uang kepada pemilik lahan yang tanahnya dibeli pemerintah kota untuk pembangunan fasilitas umum.
Pada APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp286,5 miliar.
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian penyidik di antaranya pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, serta Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.
KPK mengungkapkan Rahmat diduga mengintervensi penentuan lokasi dan pihak swasta yang tanahnya akan digunakan untuk proyek pemerintah. Ia juga diduga meminta sejumlah uang kepada pemilik lahan dengan istilah sumbangan masjid.
Baca Juga: Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
Selain perkara pembebasan lahan, kasus tersebut juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.
Perjalanan hukum Rahmat berakhir dengan putusan 12 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi Rahmat maupun jaksa pada Mei 2023 dan mempertahankan hukuman tersebut. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Era Tri Adhianto: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
Kali ini, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.
Perkara tersebut memiliki rentang waktu yang cukup panjang, yakni 2009 hingga 2024. Artinya, kerja sama itu berlangsung melintasi beberapa periode kepemimpinan wali kota.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme kerja sama, termasuk persoalan persetujuan DPRD dan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Berita Terkait
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Hercules Diperiksa KPK Usai Kembalikan Uang Rp800 Juta
-
Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Bidik Proses Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
-
Peringatan Keras Bupati Bekasi ke Kepala Desa: Jangan Korupsi !
-
Seret Nama Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Ini Fakta Terbaru Kasus Korupsi Summarecon
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?
-
Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun
-
Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
-
Sindikat Tentara Bayaran Rusia Rekrut WNI Lewat Kekasih
-
Biar Nggak Ikutan 'Gelo', Ini Cara Pemprov Jabar Berantas Kasus ODGJ Terlantar