Galih Prasetyo
Selasa, 17 November 2026 | 11:20 WIB
Ketua KONI Kota Bekasi, Tri Adhianto memuji Timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 [Suara.com/Mae Harsa]
Baca 10 detik
  • Mochtar Muhammad dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada 2012 setelah terbukti melakukan korupsi APBD Kota Bekasi.
  • Rahmat Effendi divonis 12 tahun penjara akibat terjaring operasi tangkap tangan KPK terkait pembebasan lahan pada 2022.
  • Kejaksaan Agung memeriksa Tri Adhianto karena dugaan korupsi pengelolaan migas yang merugikan negara sekitar Rp2 triliun.

SuaraBekaci.id - Kota Bekasi memiliki catatan panjang persoalan korupsi yang menyeret wali kota di penghujung masa kepemimpinan.

Jika ditarik sejak era Mochtar Mohamad(M2), perkara-perkara tersebut memperlihatkan persoalan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, hingga tata kelola perusahaan daerah.

Sejumlah perkara besar mencuat ketika masa kepemimpinan wali kota memasuki periode akhir.

Mochtar Muhammad terseret perkara korupsi menjelang berakhirnya masa jabatan, Rahmat Effendi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada tahun terakhir periode keduanya.

Terakhir wali kota saat ini Tri Adhianto diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan kerja sama pengelolaan migas yang berlangsung lintas pemerintahan.

Berikut rekam jejak kasus korupsi Walkot Bekasi di penghujung masa kepemimpinan.

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar-Puan (LGP), Mochtar Mohamad. (Foto: dok.LGP)

Mochtar Mohamad: Terseret Kasus APBD, Suap BPK hingga Adipura

Mochtar Mohamad merupakan Wali Kota Bekasi yang menjabat sejak 2008. Namanya menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam sejumlah perkara korupsi pada November 2010.

Pada 13 Desember 2010, KPK akhirnya menahan Mochtar terkait dugaan korupsi pengelolaan APBD Kota Bekasi.

Baca Juga: Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi TAT Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat beberapa perkara yang menjerat Mochtar. Salah satunya dugaan penyalahgunaan anggaran kegiatan dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan.

Anggaran kegiatan tersebut diduga dimanipulasi melalui kegiatan fiktif dan mark-up untuk membayar cicilan kredit pribadi Mochtar di Bank Jabar Banten senilai Rp639 juta.

Selain itu, Mochtar juga terseret perkara suap sebesar Rp4 miliar kepada Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi untuk mempercepat pengesahan APBD 2010.

Perkara lainnya berkaitan dengan pemberian uang Rp400 juta kepada pegawai BPK Jawa Barat untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tak berhenti di situ, Mochtar juga didakwa memberikan uang Rp500 juta kepada tim penilai Adipura agar Kota Bekasi mendapatkan penghargaan tersebut pada 2010.

Perjalanan hukumnya sempat mengejutkan setelah Pengadilan Tipikor Bandung membebaskannya pada November 2011. Namun, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui kasasi dan menjatuhkan hukuman enam tahun penjara pada 2012.

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/2/2022). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.]

Rahmat Effendi: OTT KPK di Tahun Terakhir Masa Jabatan

Setelah era Mochtar Muhammad, persoalan korupsi kembali mencuat pada masa kepemimpinan Rahmat Effendi.

Rahmat atau yang akrab disapa Pepen menjabat sebagai Wali Kota Bekasi selama dua periode, yakni 2012–2018 dan 2018–2022.

Pada 5 Januari 2022, atau ketika periode keduanya memasuki tahun terakhir, Rahmat terjaring OTT KPK bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi.

Penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa serta pengaturan jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, salah satu modus yang disorot adalah dugaan permintaan uang kepada pemilik lahan yang tanahnya dibeli pemerintah kota untuk pembangunan fasilitas umum.

Pada APBD Perubahan 2021, Pemkot Bekasi mengalokasikan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp286,5 miliar.

Sejumlah proyek yang menjadi perhatian penyidik di antaranya pembebasan lahan sekolah di Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, serta Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar.

KPK mengungkapkan Rahmat diduga mengintervensi penentuan lokasi dan pihak swasta yang tanahnya akan digunakan untuk proyek pemerintah. Ia juga diduga meminta sejumlah uang kepada pemilik lahan dengan istilah sumbangan masjid.

Selain perkara pembebasan lahan, kasus tersebut juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

Perjalanan hukum Rahmat berakhir dengan putusan 12 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi Rahmat maupun jaksa pada Mei 2023 dan mempertahankan hukuman tersebut. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Era Tri Adhianto: Kejagung Usut Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun

Kali ini, Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP.

Perkara tersebut memiliki rentang waktu yang cukup panjang, yakni 2009 hingga 2024. Artinya, kerja sama itu berlangsung melintasi beberapa periode kepemimpinan wali kota.

Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam mekanisme kerja sama, termasuk persoalan persetujuan DPRD dan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyebut dugaan penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara yang diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Angka tersebut masih merupakan perkiraan kerugian dalam penyidikan, bukan nilai kerugian final berdasarkan putusan pengadilan.

Perkembangan terbaru, Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi pada Selasa, 17 November 2026.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama migas antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Load More