- Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka kasus TPPO dan eksploitasi anak di Bendungan Hilir pada 22 April 2026.
- Tersangka AV, T, dan WA kini ditahan pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut atas tindak pidana tersebut.
- Penyidik mengamankan berbagai barang bukti serta berkoordinasi dengan P3A dan LPSK untuk memberikan perlindungan bagi korban.
SuaraBekaci.id - Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan eksploitasi anak dan perampasan kemerdekaan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat (Jakpus), pada 22 April 2026.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan setelah melalui serangkaian proses penyidikan mendalam, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.
"Ketiganya masing-masing berinisial AV, T alias U, dan WA alias Y, yang saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Pusat," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/5).
Dia menuturkan penyidik bergerak secara profesional dan cepat, dan tersangka T serta WA telah ditahan sejak 29 April 2026, sementara tersangka AV menyusul ditahan pada Selasa (5/5).
"Penahanan dilakukan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut," ujar Budi.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka AV diduga mempekerjakan korban D sejak November 2025 hingga April 2026.
Sementara itu, tersangka T dan WA berperan dalam proses perekrutan korban sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Budi juga mengungkapkan untuk memperkuat konstruksi hukum, penyidik telah mengamankan berbagai barang bukti penting, mulai dari dokumen korban, perangkat elektronik, rekaman DVR CCTV (kamera pengawas), hingga hasil visum et repertum dan autopsi.
Selain itu, pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan pendampingan serta perlindungan maksimal bagi saksi korban.
Baca Juga: Polisi Ungkap Fakta Baru Soal Kelalaian di Balik Kecelakaan KRL, 31 Saksi Diperiksa
"Kami memastikan penanganan perkara ini dilakukan secara transparan dan tuntas. Para tersangka disangkakan dengan Pasal 446 KUHP, Pasal 455 KUHP, serta Pasal 76I jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak," tutur Budi.
Polda Metro Jaya pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan selektif dalam merekrut tenaga kerja, terutama memastikan tidak ada pelibatan anak di bawah umur, yang merupakan bentuk pelanggaran hukum.
Budi juga meminta warga agar segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui Call Center 110 apabila menemukan praktik-praktik yang mengarah pada eksploitasi manusia maupun TPPO di lingkungannya demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat mendalami kasus meninggalnya seorang pegawai rumah tangga (PRT) akibat lompat dari lantai 4 sebuah rumah kos di kawasan Bendungan Hilir (Benhil).
"Informasi sementara, orang itu katanya tidak betah. Terus kabur dengan cara melompat," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra kepada wartawan di Jakarta pada 23 April 2026.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?