- Pemerintah Kabupaten Bekasi mengumumkan sepuluh calon anggota KPAD masa bakti 2026-2031 hasil seleksi akademisi IPB pada Senin (13/4).
- Proses seleksi ketat melibatkan 55 pendaftar melalui tahapan administrasi, tes tertulis, wawancara, hingga uji publik secara terbuka.
- Tujuh komisioner terpilih akan bekerja secara independen dalam mengawasi serta memberikan masukan terkait perlindungan anak di Kabupaten Bekasi.
SuaraBekaci.id - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengumumkan nama-nama calon anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) terpilih yang akan bertugas untuk masa bakti 2026-2031 berdasarkan hasil seleksi bertahap.
"Pengumuman ini merupakan hasil akhir setelah melalui serangkaian seleksi yang melibatkan pihak akademisi dari IPB," kata Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bekasi, Titin Patimah di Cikarang, Senin (13/4).
Ia menjelaskan proses seleksi melibatkan 55 orang pendaftar diawali dengan tahapan kelengkapan berkas administrasi. Dari seluruh pendaftar, didapatkan 20 orang yang dinyatakan memenuhi persyaratan ke tahap selanjutnya.
Mereka kemudian menjalani seleksi tertulis, wawancara hingga uji publik, termasuk pembuatan video yang ditampilkan di laman media sosial. Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, 10 orang dinyatakan memenuhi kriteria panitia dan selanjutnya diserahkan ke kepala daerah untuk diputuskan.
Kandidat komisioner KPAD terpilih berdasarkan urutan peringkat di antaranya Sisri Dewita, Wulan Julianti, Nur Chalipah, Romdoni Sugianto Hasan, Nurulliah, Surahmat, Subur Saputra, Ajat Sudrajat, Yanuar Budi Ahyani dan Yeni Sahriani.
"Kita membuat tiga cadangan, urutan delapan hingga 10 siap mengisi untuk menggantikan sesuai urutan jika dari ketujuh orang tersebut diketahui ada yang tidak sesuai maupun melanggar aturan sesuai prosedur yang berlaku," katanya.
Titin mengaku tiga orang cadangan tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi bilamana ada salah satu atau sebagian dari tujuh anggota komisioner terpilih itu yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebelum dilantik nanti, sebagaimana instruksi kepala daerah.
"Kita mengantisipasi jika suatu hari nanti ternyata ada syarat tertentu yang mereka tutupi misalnya. Pak Plt. Bupati juga menekankan hal itu, semisal ada yang ternyata aktif sebagai kader partai politik, berpolitik praktis, itu tidak boleh," katanya.
Dirinya memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara terbuka, independen serta terbebas dari keberpihakan. Hasil tes sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang ditunjuk pemerintah selaku penyelenggara yakni akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).
Baca Juga: Perajin Batu Bata Bekasi Bisa Cuan Besar! Ini Peluang Emas Program Gentengisasi Prabowo
Dia turut menegaskan ketujuh orang terpilih seleksi komisioner KPAD Kabupaten Bekasi akan dituntut dedikasinya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam perlindungan anak di wilayah itu.
Tugas pemerintah daerah hanya membentuk KPAD dan apabila sudah terbentuk, mereka akan bekerja secara independen bahkan turut mengawasi serta memberikan saran maupun masukan kepada pemerintah sesuai dengan tugasnya.
"Mereka independen, kita cuma membentuk tapi pada saat mereka bekerja nanti DP3A itu adalah bagian yang diawasi termasuk nanti Diskominfo pada saat ada konten negatif. Mereka bisa memberikan saran masukan terkait perlindungan anak," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Digelar Serentak di 131 Lokasi, BRI KKB National Expo Sabet Rekor MURI
-
Direksi BRI Turun Langsung Pantau Penanganan Gempa NTT dan Kesiapan Posko BRI Peduli
-
Begini Kisah Heroik Tragedi Berdarah Sasak Kapuk, Ubah Bekasi Jadi Lautan Api
-
Heboh Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu, Begini Update Harga Bawang Merah di Indonesia
-
Rela Datang Jam 5 Pagi dari Bekasi, Demi Kaos Gratis HUT RI di Monas