- Direktur Jenderal AHU menyatakan sepihak alihkan kewarganegaraan anak melanggar hak anak memilih saat dewasa.
- Indonesia menganut asas Ius Sanguinis; lahir di luar negeri tidak otomatis mengubah status WNI anak WNI.
- Kasus alumni LPDP memicu Ditjen AHU konfirmasi klaim paspor Inggris serta koordinasi lintas instansi.
Namun tetap saja, secara hukum Indonesia, status WNI tetap melekat secara otomatis hingga sang anak cukup umur untuk menentukan pilihannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Risiko Hukum dan Administrasi
Tindakan mengklaim anak sebagai warga negara asing tanpa koordinasi resmi dengan Kementerian Hukum dan HAM dapat menimbulkan kerancuan yuridis.
Terkait kasus DS, Ditjen AHU akan melakukan langkah-langkah berikut:
-Konfirmasi Paspor: Mengecek kebenaran klaim paspor Inggris tersebut.
-Koordinasi Lintas Instansi: Berkomunikasi dengan Kemenlu dan Kedutaan Besar Inggris untuk memastikan apakah status tersebut hanya pernyataan media sosial atau sudah menjadi kehendak yuridis resmi.
Kesimpulan untuk Orang Tua
Bagi Anda yang sedang menempuh studi atau bekerja di luar negeri, status kewarganegaraan anak adalah identitas hukum yang sangat dilindungi.
Mengubahnya secara sepihak sebelum anak mencapai usia dewasa bukan hanya masalah administrasi, tapi juga menyentuh ranah pelanggaran hak perlindungan anak.
Baca Juga: 36 Penerima Beasiswa LPDP Diperiksa, 4 Orang Wajib Kembalikan Dana Hingga Rp2 Miliar
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?