SuaraBekaci.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kemarin, Kamis (23/11) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Terkait penetapan sebagai tersangka, salah satu warga yang tinggal tak jauh dari rumah Firli Bahuri di Villa Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat mendukung langkah Polda Metro Jaya. Tetangga Firli itu pun mendesak ketua KPK itu mundur.
“Saya sangat mendukung, saya support banget. Luar biasa Polda Metro Jaya,” kata masyarakat sekitar rumah Firli Bahuri, Budi Soleh saat ditemui SuaraBekaci.id.
“Kalau sebagai masyaarakat saya mengharapkan dia mau legowo untuk mundur karena kalau sudah tersangka berarti sudah melalui proses penyelidikan, penyidikan, berarti kalau ditetapkan tersangka legowo lah,” tambahnya.
Selain penetapan tersangka ketua KPK, sorotan Bekasi kemarin juga perihal aksi unjuk rasa elemen buruh jelang penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Bekasi 2024.
Di kota Bekasi, unjuk rasa buruh bahkan berlangsung sampai malam hari. Aksi buruh di depan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sempat memblokade jalan Ahmad Yani, hingga membakar ban.
Pantauan SuaraBekaci.id, massa aksi mulai melakukan penutupan jalan sekitar pukul 21.20 WIB. Hal tersebut membuat kendaraan dari arah Sumarecon ataupun Ir Juanda tertahan di depan kantor Disnaker Kota Bekasi.
1. Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka Pemerasan, Tetangga Kasih Respon Pedas: Mundur Gak Usah Banyak Alasan!
Salah satu masyarakat yang tinggal dekat rumah Firli Bahuri yang berada di Bekasi, mengaku sangat mendukung dengan penetapan Ketua KPK itu menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga: Blokade Jalan dan Bakar Ban, Demo Buruh di Bekasi Masih Berlangsung hingga Malam
“Saya sangat mendukung, saya support banget. Luar biasa Polda Metro Jaya,” kata masyarakat sekitar rumah Firli Bahuri, Budi Soleh saat ditemui SuaraBekaci.id di lokasi, Kamis (23/11/2023).
2. Jelang Penetapan UMK Bekasi, Buruh di Kawasan Industri Turun ke Jalan, Warga Ngeluh Macet
Jelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi 2024, buruh yang tergabung di Aliansi Buruh Bekasi Melawan turun ke jalan di sejumlah titik kawasan Industri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (23/11).
Dihimpun dari berbagai sumber, konsentrasi buruh mulai memadati sejumlah tempat di kawasan Industri seperti, perempatan Kalbe Farma EJIP, jembatan Fly Over depan Maspion MM 2100, hingga kawasan Gobel Cibitung serta kawasan Jababeka.
Tag
Berita Terkait
-
Blokade Jalan dan Bakar Ban, Demo Buruh di Bekasi Masih Berlangsung hingga Malam
-
Presiden Jokowi Didesak Pecat Ketua KPK Firli Bahuri Hingga Abraham Samad dan Novel Baswedan Angkat Bicara
-
Pakar Hukum Unej Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri dari Ketua KPK: Daripada Nanti Dipaksa Mundur
-
Wapres Ma'ruf Amin Kasih Lampu Hijau Proses Hukum Ketua KPK Firli Bahuri; Pemerintah Tidak akan Intervensi
-
Pimpinan KPK Ogah Minta Maaf, Samad-Novel Sebut Alexander Marwata Lindungi Firli Bahuri yang jadi Tersangka
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- Terpopuler: 5 HP Samsung RAM 8 GB Termurah, Sinyal Xiaomi 17T Series Masuk Indonesia
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Promo Indomaret 26 Februari Sampai 1 Maret 2026, Diskon Besar Minyak Goreng dan Pampers
Pilihan
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
-
Istri Ali Khamenei Meninggal Dunia Akibat Luka Serangan AS-Israel ke Iran
-
Bakal Gelap Gulita! Pemkot Solo Stop Sementara Pembayaran Listrik Keraton Surakarta ke PLN
-
Imbas Perang Iran, Pemerintah Cari Minyak dari AS demi Cegah Harga BBM Naik
Terkini
-
Perbedaan Krusial Zakat dan Pajak Menurut Jusuf Kalla
-
Mahasiswa Bekasi Diciduk Polisi, Ternyata Pengedar Tembakau Sintetis Rumahan
-
Sepanjang 2025, BRI Salurkan KUR Rp178,08 Triliun Kepada 3,8 Juta Debitur
-
Kontroversi Paspor Inggris Anak Alumni LPDP, AHU: Potensi Pelanggaran Hak Anak
-
Konsultasi Hukum: Bolehkah Orang Tua Mengalihkan Kewarganegaraan Anak Secara Sepihak?