SuaraBekaci.id - Sejumlah titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai marak alat peraga kampanye Pemilu 2024. Kemunculan alat peraga kampanye ini berada di sejumlah ruas jalan protokol hingga ganggu estetika serta ketertiban umum.
Maraknya alat peraga kampanye Pemilu 2024 ini membuat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bekasi bersama dengan Pemkab Bekasi sepakat untuk melakukan penertiban.
"Bawaslu bersama Pemkab Bekasi menyepakati dalam proses pelaksanaan penertiban APS mengacu peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi.
Akbar menyebut bahwa kesepakatan penertiban alat peraga sosialisasi ini mengacu hasil rapat koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait dari pemerintah daerah dan partai politik se-Kabupaten Bekasi.
"Pelaksanaan penertiban APS ini melihat kondisi hari ini sudah tersebar dan semakin marak di Kabupaten Bekasi," katanya. Akbar menyebutkan kegiatan penertiban alat peraga sosialisasi ini berlangsung mulai 1 November 2023 mendatang atau sebelum penepatan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU RI.
"Soal teknis penertiban nanti akan dibagi, penertiban oleh bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Bekasi. Kemudian teman-teman panwascam bersama Kasi Trantib di masing-masing Kecamatan," ucap dia.
Ia mengaku titik penertiban dilakukan menyeluruh mulai dari wilayah Kecamatan Tambun Selatan atau perbatasan dengan Kota Bekasi hingga Kecamatan Kedungwaringin yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang.
Pihaknya mencatat sedikitnya ada 33.709 APS yang tersebar di Kabupaten Bekasi berdasarkan hasil pengawasan. Beberapa di antaranya bahkan terpasang dengan tidak menyesuaikan tata kota serta melanggar ketertiban umum.
Menurut dia banyak APS yang terpasang sebelum tahapan kampanye berlangsung itu lantaran para teman-teman partai politik menyebut alat peraga itu sebagai sarana sosialisasi.
Baca Juga: Relawan Ganjar-Mahfud Deklarasikan Janji Tak Sebar Hoaks dan Ujaran Kebencian di Pemilu 2024
"Tapi karena ribuan APS yang terpasang dan tersebar itu mengganggu ketertiban umum dan keindahan makanya akan kami tertibkan. Sebetulnya itu kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP Kabupaten Bekasi," jelasnya. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Satpol PP Samarinda Tertibkan Ribuan Alat Peraga Kampanye Ilegal: Kami Susah
-
Marak Spanduk-Poster Caleg dan Parpol Terpasang di Sleman, Bawaslu Sebut Alat Peraga Sosialisasi
-
Untuk Parpol! KPU Keluarkan Surat Imbauan Tak Sembarang Pasang Alat Peraga Kampanye
-
Satpol PP DKI Jakarta Turunkan Ribuan Alat Peraga Kampanye Parpol Tak Berizin
-
Bawaslu Balikpapan Belum Bisa Tertibkan Alat Peraga Parpol yang Marak Terlihat
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?