SuaraBekaci.id - Plt Wali Kota Bekasi mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi menempuh jalur hukum buntut kasus pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam acara senam bersama Anies Baswedan, Sabtu (29/7).
“Kita Pemerintah Kota menaungi seluruh masyarakat, pasti ada puas dan tidak puas. Saya kira itu menjadi hak warga negara yang kemudian melakukan upaya hukum dan sebagainya,” kata Tri Adhianto, Senin (31/7).
Tri menyebut, meskipun persoalan ini menurutnya lebih ke arah sisi administratif. Namun, ia memastikan nantinya bakal menghormati proses hukum yang berlangsung.
“Bagaimanapun kita harus menghormati hukum yang ada dan tinggal kita lihat saja apakah ada kemudian hal-hal yang dilanggar oleh Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dirinya mengakui, bahwa pihaknya telah melakukan satu kelemahan dimana telah memberikan izin tanpa mengacu pada peraturan lain yang melekat, yakni Statuta PSSI.
Dalam Statuta PSSI Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa penggunaan Stadion selama 1x48 jam tidak boleh dilakukan untuk kegiatan selain untuk pertandingan sepak bola.
“Saya kira disitu kelemahannya, itu yang menjadi evaluasi kita, saya sudah sampaikan kepada Kadispora, kenapa pada saat itu mustinya kalau kita tahu bahwa ada peraturan seperti itu pasti kita sudah lakukan pelarangan,” ujarnya.
Sebelumnya, PKS Kota Bekasi bakal mebggelar acara senam bareng rakyat yang bakal dihadiri Anies Baswedan di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi.
Namun, H-1 sebelum acara tersebut berlangsung, Pemerintah Kota Bekasi tiba-tiba menarik izin penggunaan stadion Patriot Candrabhaga yang sebelumnya telah dikeluarkn izinnya oada Rabu (26/7).
Atas pembatalan tersebut, Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara mengatakan pembatalan tersebut mencederai demokrasi Kota Bekasi dan merugikan martabat PKS.
“Pembatalan yang menurut saya mencederai demokrasi kota bekasi karena pertama mendadak yang kedua tidak mmeberikan solusi,” kata Heri, Sabtu (29/7).
Maka dari itu, Heri mengatakan pihaknya tak segan-segan bakal membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan memberikan solusi. Ini yang akan kita bawa ke ranah hukum sekaligus insyallah,” tegasnya.
Kontributor: Mae Harsa
Tag
Berita Terkait
-
Viral Foto Ganjar Pranowo Bertemu Prabowo dan Anies, Netizen: Siapapun Presidennya, yang Kalah Dapat Jatah
-
Tak Terima Klaim Anies Paling Mirip Jokowi Saat Jadi Gubernur, Gilbert PDIP: Kampanye Kurang Kreatif
-
Viral Foto Anies Baswedan Pegang Celana Dalam Wanita, Ternyata Hoaks
-
Survei Anies Selalu Rendah, Jusuf Kalla: Tapi Menang
-
Demokrat Duga Pencabutan Izin Kegiatan PKS Bareng Anies di Stadion Patriot Bekasi Bersifat Politis
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?