SuaraBekaci.id - Rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis teknologi refuse-derived fuel (RDF) di Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, di tolak warga perumahan Taman Kertamukti Residence dan Kertamukti Sakti Residence.
Rencana pembangunan TPST itu dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan bakal dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Humas RT 06/07 Taman Kertamukti Residence, Wijaya mengatakan warga baru menempati perumahan itu sekitar tahun 2021, dan baru mengetahui rencana pembangunan TPST sekitar dua bulan yang lalu.
"Jadi 2 bulan lalu kami didatangi perangkat desa didampingi dan koordinator lapangan perumahan menjelaskan masalah TPST," kata Wijaya, Rabu (6/7).
Kabar tersebut akhirnya menimbulkan penolakan dari warga. Mulai saat itu, antara pihak desa dan perangkat RT maupun RW setempat intens berkomunikasi.
Setelah komunikasi itu terjalin intens, Wijaya baru mengetahui bahwa rencana pembangunan TPST berbasis teknologi RDF di wilayahnya telah direncanakan sejak tahun 2016.
"Kalau yang saya tahu dari rapat minggon kemarin, perencanaan TPST-nya sudah dari 2016, penentuan lokasi dari 2020. Saat itu perumahan kami masih bentuknya sawah pas ditetapkan DED-nya," katanya.
Pada tahun 2020, kata Wijaya, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi meminta perangkat desa untuk melakukan sosialisasi soal pembangunan TPST di lokasi itu.
Namun, dirinya tidak terlibat karena perumahan tempatnya tinggal belum rampung dibangun.
Baca Juga: Bangun TPST, Brantas Abipraya Wujudkan IKN yang Ramah Lingkungan
"RT 6 ini baru dibentuk setelah dihuni tahun 2021. Kalau pun kami tahu lokasi itu mau dibangun TPST, kami enggak akan beli rumah di sini," tuturnya.
Wijaya menjelaskan, penolakan rencana pembangunan TPST bukan tanpa alasan. Melainkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dalam peraturan tersebut, Pasal 32 Ayat C, disebutkan bahwa jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 meter. Sedangkan, pada rencana pembangunan TPST berbasis teknologi RDF itu jaraknya dekat dengan perumahan warga.
“Kan ada dua perumahan nih yang terdampak, pertama Kertamukti Sakti Residence berjarak dengan TPST hanya 5 meter. Sedangkan yang kedua perumahan Taman Kertamukti Residence, perumahan saya, jaraknya 140 meter," jelasnya..
"Kemudian pada ayat A, dijelaskan bahwa luas TPST seharusnya lebih besar dari 20.000 meter persegi. Lokasi itu luasnya cuma 6.600 meter persegi saja," sambung Wijaya.
Selain melanggar peraturan, Wijaya menilai pembangunan TPST dengan jarak yang begitu dekat dengan pemukiman warga bakal mengancam kesehatan warga.
Berita Terkait
-
Kritik Rumput JIS tak Penuhi Standar FIFA, Instagram Menteri PUPR Diserang Netizen
-
Alasan Rumput Jakarta International Stadium (JIS) Tak Sesuai Standar FIFA
-
KPU Pastikan 1,1 Juta Pemilih Disabilitas akan Dapatkan Hak Pilih
-
Menteri PUPR Basuki Sebut Rumput JIS Tak Sesuai Standar FIFA, Begini Reaksi Loyalis Anies
-
Begini Spesifikasi Rumput JIS yang Dinilai Tak Sesuai Standar FIFA
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?