SuaraBekaci.id - Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila merespon isu terkait sistem proporsional tertutup yang rencananya bakal diterapkan dalam Pemilu 2024. Ia menilai, antara sistem proporsional tertutup dan terbuka memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.
Menurutnya, sistem proporsional tertutup penerapannya bakal lebih memudahkan masyarakat. Sementara untuk sistem proporsional terbuka, masyarakat akan diminta untuk mencoblos dua gambar yakni partai dan calon legislatifnya.
Namun pada sistem proporsional tertutup kewenangan partai akan lebih kuat, dan penentuan yang akan menduduki kursi legislatif sangat ditentukan dengan nomor urut.
“Memang ada plus minusnya, kalau yang tertutup itu memang kewenangan partai menjadi kuat. Jadi kalau yang tertutup ini yang menentukan yang akan duduk di dewan itu ya partainya,” kata Adi, Rabu (31/5).
Jika dibandingkan hal tersebut, Adi mengatakan sistem proporsional terbuka terlihat memiliki kekurangan, karena penghormatan calon legislatif kepada partai itu menjadi kurang.
“Karena disini orang kan rebutan suara, berjuang sendiri. Meskipun tanpa partai pun yang penting pintar menggaet suara tadi,” ujarnya.
Selain itu, antara sistem proporsional tertutup dan terbuka dinilai sama-sama masih memiliki nilai demokrasi dan reformasi, namun harus dengan syarat tertentu.
Salah satunya untuk sistem proporsional tertutup, kata Adi bisa diterapkan sistem demokrasi yang transparan, seperti adanya pemilihan diinternal partai untuk menentukan nomor urut.
“Kalau yang sebelumnya itu kan menjadi kewenangan pimpinan, disitu lah yang kemungkinan terjadi kontrak-kontrak, jadi orang bayar supaya dapat nomor satu,” jelasnya.
Sedangkan, pada sistem proporsional terbuka partai perlu memperbaiki tata kampanye dan KPU juga perlu mengatur jadwal kampanye tersebut. Sebab, pada sistem proporsional terbuka rentan persaingan yang tidak sehat.
“Artinya ada potensi untuk terjadi persaingannya yang tidak sehat di internal, karena nanti yang modalnya gede kan bisa pakai cara apa saja, yang penting dia mendapatkan suara terbanyak. Menurut saya itu yang harus ditata,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Februari 2023 angkat bicara perihal sistem pemilu dengan proporsional terbuka atau tertutup.
"Kalau dilihat terbuka, itu ada kelebihan ada kelemahannya. Tertutup, ada kelebihan ada kelemahannya. Silakan pilih, itu urusan partai," kata Jokowi di Indonesia Convention Centre, Tangerang Selatan, Jumat (17/2/2023).
Terkait sistem proporsional tertutup, delapan partai politik di parlemen dengan tegas menolak. Mereka yang menolak adalah, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
Sementara Gerindra dalam forum 8 partai itu di Hotel Dharmawangsa pada Minggu 8 Januari 2023 tetap ikut bersama keputusan forum.
Berita Terkait
-
Prabowo Subianto Tak Kunjung Umumkan Pendamping, Pengamat Politik: Golkar jadi Penentunya
-
Caleg Gokil! Aldi Taher Sebut Deddy Corbuzier ketika Ditanya Alasan Terjun ke Dunia Politik, Karena Ini
-
Serap Aspirasi Pemilu 2024 Tidak Fair, Netizen Malah Sebut Anies Capres Pesimis
-
Jadi Caleg DPR, Aldi Taher Tantang Balik: Saya Terjun Politik Supaya Bang Deddy Corbuzier Pindah Negara
-
Majelis Dzikir Hubbul Wathon Sampaikan Pesan Para Kyai Sikapi Pemilu 2024
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?