SuaraBekaci.id - Ahli hukum tata negara, Refly Harun menanggapi soal kasus calon Presiden 2024 yang sedang hangat dibicarakan oleh publik.
Menurut Refly Harun saat menjadi tamu dalam podcast mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, menjelaskan, bahwa calon Presiden 2024 ditentukan oleh elite politik dan elite partai.
“Regulasi khususnya dalam pemilu itu tidak demokratis, tidak memberi ruang partisipasi masyarakat dari awal. Dan itupun ditentukan oleh elite politik dan elite bisnis bukan partai di belakang layar atau oligarki.” ujar Harun di channel YouTube Abraham Samad Speak Up, yang dikutip Suara.com pada Senin (14/11/2022).
Sehingga capres sudah disodorkan dengan dua pilihan, hal tersebut yang membuat masyarakat tidak bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya.
Harun juga menjelaskan hal tersebut sebagai rencana dari elite politik dan elite bisnis.
“Ketika kita berbicara tentang kartel politik, biasanya menghindari kompetisi yang adil bahkan tidak mau terbuka. Jadi seandainya ada gesekan di antara mereka, mereka akan selesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak pernah dibuka ruang untuk kompetisi bebasnya. Dan biasanya mereka tidak main satu kaki, mainnya dua kaki bahkan tiga kaki. Untuk itu, calon yang dikeluarkan tidak banyak. Karena itu, sejak tahun 2014 calon pilpres hanya dua saja. Apakah itu alamiah? Tidak itu by design bukan by accident.” jelasnya.
Ahli hukum tata negara itu juga menegaskan bahwa calon pilpres 2024 adalah boneka-boneka oligarki.
“Sudah bisa dipastikan, nanti untuk pemilihan presiden 2024 ini oligarki akan bermain. Jadi siapapun yang menang, maka dia akan menjadi boneka oligarki.” tegasnya.
Kontributor : Rifka
Tag
Berita Terkait
-
Jika Anies Baswedan - Puan Maharani Bersatu di Pilpres, Sosok Ini Sebut Arus Kanan dan Kiri Bisa Bersatu
-
Biasa Mendukung, Rocky Gerung Blak-blakan Kritik Anies Baswedan: Dia Kurang Mampu Merakyat, tapi...
-
CEK FAKTA: Beredar Spanduk Jenderal Andika Perkasa Gandeng Iriana Jokowi Maju Pilpres 2024, Benarkah?
-
Dukung Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan, AHY: Jangan Sedikit-Sedikit Pakai Kekerasan
-
Anies Baswedan - Puan Maharani Disebut Cocok dan Bisa Berpeluang Menang di Pilpres 2024
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Menjawab Tantangan Urbanisasi: Mengapa Teknologi Kebersihan Kini Jadi Investasi Wajib?
-
Bekasi Lolos Syarat Lelang Proyek PSEL, Sampah Siap Diubah Jadi Listrik pada 2028
-
Siap-Siap Hemat Air! BMKG Prediksi Kemarau Jawa Barat Lebih Kering dan Lama
-
Ironi di Fakultas Hukum UI: Saat Tempat Belajar Keadilan Jadi Sarang Kekerasan Seksual
-
Pertina NTT Gugat Menpora: Legalitas Perbati Tak Terbukti di Persidangan, DPP Pertina Beri Dukungan