SuaraBekaci.id - Sejumlah politikus menolak pemakaian istilah-istilah negatif dalam berpolitik, seperti kadrun, cebong, kampret, dan sekarang muncul lagi nasdrun.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyebut penggunaan istilah negatif "menyebabkan polusi dan udara politik menjadi pengap, tidak sehat."
Istilah nasdrun muncul setelah Partai Nasional Demokrat mengumumkan bahwa mereka mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024.
Viva mengatakan penggunaan istilah negatif semacam itu "tidak mencerdaskan kehidupan bangsa."
Dia menduga di waktu mendatang masih akan muncul istilah baru lagi dalam dunia politik di Indonesia.
Viva menyebut pemakaian istilah itu merupakan bentuk framing media yang destruktif.
Menurut dia, istilah-istilah itu akan "menjadi racun yang mengotori otak dan pemikiran masyarakat Indonesia."
"Hal itu akan menyebabkan kompetisi elektoral di pilpres mengarah ke zero sum game, menang jadi arang kalah jadi abu. Atau seperti kata pemikir Thomas Hobbes, 'Homo homini lupus est,' manusia bagai serigala yang memakan atau menikam sesama manusia."
Viva mengatakan pemakaian istilah negatif akan mempertebal penggunaan identitas agama dimasukkan ke dalam turbulensi politik demi peningkatan elektoral.
Baca Juga: Ramai Sebutan Nasdrun Setelah Nasdem Pilih Anies Baswedan Jadi Bakal Capres
Menentukan pilihan politik, Viva katakan merupakan hak asasi.
Dasar pilihan karena kesamaan primordial atau berdasarkan suku, agama, ras, etnis, atau budaya adalah hak politik warga yang dijamin oleh konstitusi, kata Viva.
"Tetapi jangan memasukkan perbedaan primordial itu untuk alat politik dalam rangka menjelekkan, memfitnah, hate speech dari figur tertentu untuk tujuan meningkatkan elektoral. PAN menentang dan menolak gaya dan cara politik identitas seperti ini," katanya.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Banten Heri Handoko juga tidak sependapat dengan pemakaian istilah negatif karena akan berdampak tidak baik bagi publik.
"Saya kira sebutan Nasdrun merupakan hal yang kurang baik dalam atmosfer demokrasi hari ini. Penggunaan kalimat atau kata negatif telah membuat masyarakat terbelah. Terbukti pada perhelatan pilpres 2014 dan 2019," kata Heri, Senin (10/10/2022).
Heri menyebut saat ini masyarakat sudah lelah dan jengah dengan praktik politik sentimen primordial atau politisasi agama untuk mencari dukungan.
Berita Terkait
-
Wamentrans Andalkan Tim Ekspedisi Patriot Bangun Pusat Ekonomi Baru di Kawasan Transmigrasi
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Kena OTT KPK, PAN Langsung 'Tendang' Syah Afandin dari Jabatan Ketua DPW
-
Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta
-
Dukung KPK Batasi Uang Tunai di Pemilu, PAN: Rakyat Harus Pilih Kapasitas, Bukan Isi Tas
Terpopuler
- Profil Norman Joesoef, Pengusaha Muda yang Disebut-sebut Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 HP Redmi Memori 256 GB dan Kamera Jernih Harga Rp1 Jutaan, Cocok untuk Multitasking
- Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- Jalan Santai Cocoknya Pakai Sepatu Apa? Ini 6 Produk Lokal yang Nyaman Buat 17 Agustusan
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Sempat Diragukan, Aksi Gotong Royong Warga Berbuah Bendera Merah Putih Setengah Kilometer
-
Likuiditas Menguat, BRI Perluas Penyaluran Kredit Berkualitas ke Sektor Produktif
-
DPR RI Murka! Korban Curanmor di Bekasi Malah Diteror Sindikat, Polisi Diminta Bergerak Cepat
-
Calon Kades Petahana Kabupaten Bekasi Diminta Cuti
-
Termasuk Kajari Kota Bekasi, Ini Daftar 90 Kajari Kena Mutasi Kejagung