SuaraBekaci.id - Kemunculan dewan kolonel di PDI Perjuangan yang dibentuk oleh sejumlah kader untuk membantu Puan Maharani sebagai kandidat pada Pilpres ditanggapi oleh pengamat sebagai bentuk keresahan dari Megawati Soekarnoputri.
Menurt Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, kemunculan tim yang kabarnya dibentuk oleh Johan Budi itu berkaitan dengan keresahan Megawati terkait eksistensi Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024.
“Dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survey tentu membuat Megawati sebagai Ketua Umum Partai merasa tidak nyaman," kata Achmad mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com
"Berkali kali disampaikan bahwa keputusan memilih capres adalah kewenangan nya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal," tambahnya.
Menurut Achmad, bukan tanpa alasan keresehan yang dirasakan Megawati. Ketum PDI P itu ogah kecolongan kembali terkait kontestasi Pilpres.
Pada dua edisi Pilpres sebelumnya Megawati dan PDIP memberikan tiket kepada non Trah Soekarno.
“Terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputri Putri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres kepada bukan garis Megawati sebagai Ketua Umum Partai tapi memberikan tiket nya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad.
Untuk menguatkan eksistensi Puan Maharani ini menurut Achmad, Megawati akan berusaha maksimal agar putrinya tersebut bisa ikut kontestasi di 2024.
“Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” ungkapnya.
Baca Juga: Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
Sementara itu, Megawati dikatakan Sekretaris Jendetal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkejut ketika mendengar adanya tim dewan kolonel di internal PDI Perjuangan.
Hasto menegaskan bahwa tidak ada dewan kolonel dalam PDI Perjuangan.
Dia mengatakan bahwa siapa calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan akan diputuskan Megawati.
Semua kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk fokus menjalankan tugas-tugas partai.
"Terkait dengan pemilu presiden partai sudah punya pengalaman berkali-kali komandonya sangat jelas di tangan ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan saat ini seluruh kader memilih untuk bergerak ke bawah sampai Ibu Mega mengambil suatu keputusan," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
-
Dengar Kabar Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Megawati Soekarnoputri Terkejut
-
SBY Turun Gunung Disebut Peringatan Bapak ke Anak, Jubir Demokrat Kicep Dengar Penjelasan Adian Napitupulu
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI Perjuangan, Pertanda Partai Banteng Moncong Putih Pecah?
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Terbongkar! Aksi Pencurian Mobil di Kawasan Industri Cikarang Libatkan Karyawan
-
4 Orang Tewas Misterius Dalam Mobil Toyota, Identitas Korban Terungkap!
-
AgenBRILink Tingkatkan Inklusi Keuangan di Wilayah 3T, Contohnya Muhammad Yusuf di Sebatik
-
BRI Perluas Jangkauan Perbankan dengan Konektivitas Satelit
-
BRI Berkiprah 130 Tahun, Hadirkan 7.405 Kantor dan AgenBRILink Perkuat Akses Keuangan Nasional