SuaraBekaci.id - Kemunculan dewan kolonel di PDI Perjuangan yang dibentuk oleh sejumlah kader untuk membantu Puan Maharani sebagai kandidat pada Pilpres ditanggapi oleh pengamat sebagai bentuk keresahan dari Megawati Soekarnoputri.
Menurt Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, kemunculan tim yang kabarnya dibentuk oleh Johan Budi itu berkaitan dengan keresahan Megawati terkait eksistensi Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024.
“Dengan munculnya nama Ganjar dalam berbagai Survey tentu membuat Megawati sebagai Ketua Umum Partai merasa tidak nyaman," kata Achmad mengutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com
"Berkali kali disampaikan bahwa keputusan memilih capres adalah kewenangan nya selaku Ketua Umum dan bukan oleh tekanan tekanan pihak eksternal," tambahnya.
Menurut Achmad, bukan tanpa alasan keresehan yang dirasakan Megawati. Ketum PDI P itu ogah kecolongan kembali terkait kontestasi Pilpres.
Pada dua edisi Pilpres sebelumnya Megawati dan PDIP memberikan tiket kepada non Trah Soekarno.
“Terlihat jelas bahwa Megawati Soekarnoputri Putri sendiri tidak mau kecolongan untuk kedua kalinya dimana PDIP memberikan tiket capres kepada bukan garis Megawati sebagai Ketua Umum Partai tapi memberikan tiket nya kepada kader PDIP semata,” jelas Achmad.
Untuk menguatkan eksistensi Puan Maharani ini menurut Achmad, Megawati akan berusaha maksimal agar putrinya tersebut bisa ikut kontestasi di 2024.
“Dan tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan Maharani untuk maju sebagai capres dari PDIP. Dan pembentukan Dewan Kolonel ini bisa jadi adalah upaya untuk menandingi timses Ganjar Pranowo Ganjarist untuk mendapatkan tiket 2024 mendatang,” ungkapnya.
Baca Juga: Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
Sementara itu, Megawati dikatakan Sekretaris Jendetal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkejut ketika mendengar adanya tim dewan kolonel di internal PDI Perjuangan.
Hasto menegaskan bahwa tidak ada dewan kolonel dalam PDI Perjuangan.
Dia mengatakan bahwa siapa calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan akan diputuskan Megawati.
Semua kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk fokus menjalankan tugas-tugas partai.
"Terkait dengan pemilu presiden partai sudah punya pengalaman berkali-kali komandonya sangat jelas di tangan ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan saat ini seluruh kader memilih untuk bergerak ke bawah sampai Ibu Mega mengambil suatu keputusan," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Dewan Kolonel Sokong Puan Maharani, Relawan Ganjar Pranowo Siap Bentuk Dewan Kopral
-
Dengar Kabar Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP, Megawati Soekarnoputri Terkejut
-
SBY Turun Gunung Disebut Peringatan Bapak ke Anak, Jubir Demokrat Kicep Dengar Penjelasan Adian Napitupulu
-
Tegas, Hasto PDIP Sebut Dewan Kolonel Tak Sesuai AD/ART Partai
-
Heboh Dewan Kolonel di PDI Perjuangan, Pertanda Partai Banteng Moncong Putih Pecah?
Terpopuler
- Korupsi Rp18,7 Miliar, Wakil Bupati Indramayu Resmi Ditahan, Lucky Hakim Masih Bungkam
- Dingatkan Teddy Segera Akhiri Pidato, Prabowo: Letkol Ngatur Presiden
- Cetak 6 Gol dalam 6 Laga Bersama Persija, Shin Tae-yong Angkat Topi untuk Alexander Jeremejeff
- Keruk Batubara RI Tapi Sumbang Rp1,7 T ke Singapura, Eks Kepala BKPM Sentil Bos Bayan Resources
- Sepatu Lari Buatan Lokal Unjuk Gigi di Berlin dan Chicago Marathon
Pilihan
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
-
Polisi Bunuh Polisi karena Bully, Bharatu Valdo 4 Kali Didor dan Digorok Junior
-
Kamaruddin Simanjuntak Pengacara Brigadir J Meninggal Dunia di RS Pelni
Terkini
-
BRI Siapkan Buyback Saham Tahap II Rp1 Triliun, Tegaskan Optimisme Pertumbuhan
-
Asep Surya Atmaja Pimpin Kabupaten Bekasi hingga 2030
-
BRI Perluas Kemitraan Internasional, Buka Akses Pasar Global bagi Korporasi dan UMKM Indonesia
-
Polisi Tembak Polisi: Bharada Andika Resmi Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
-
Misteri Aliran Dana Rp250 Juta ke PCNU, Begini Penjelasan KPK