SuaraBekaci.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar menyarankan agar bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga terdampak penyesuaian tarif BBM yakni BLT BBM diberikan berupa voucher atau kupon pembelian BBM agar bisa tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/9/2022).
"Tapi kita lihat supaya tidak disalah-belanjakan, DPRD menyarankan bentuknya itu adalah kupon. Kupon tunai untuk bensin untuk beli BBM karena tujuannya itu. Khususnya untuk solar di level nelayan," kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar lebih dari Rp100 miliar untuk pengendalian inflasi setelah penyesuaian harga BBM oleh pemerintah pusat.
"Untuk BLT kita sekarang naik dari yang tadinya Rp 27 miliar menjadi Rp 50 miliar. Lalu ditambah Rp 50 miliar yang sebelumnya untuk dampak inflasi. Jadi total sebenarnya Jawa Barat untuk pengendalian inflasi dan BLT itu Rp 100 miliaran," kata dia.
Menurut dia bantuan ini terbagi menjadi bentuk pengendalian inflasi yang tidak langsung seperti operasi pasar, sedangkan Rp 50 miliar lagi merupakan bantuan langsung.
Pihaknya menyatakan jangan sampai uangnya yang tadinya niatnya untuk subsidi BBM namun malah dipakai penerimanya untuk keperluan lain-lain.
"Sehingga akhirnya kita atur mekanismenya memang harus diperuntukkan untuk subsidi bahan bakar. Penyaluran harusnya udah ya udah mulai, karena kan empat bulan. Rp 600 ribu dibagi empat bulan," kata dia.
Sebelumnya Ridwan Kamil tak menampik adanya dugaan pemotongan BLT BBM atau penyaluran BLT BBM yang disengaja tak tepat sasaran.
Baca Juga: Persib Sumbang 3 Pemain ke Timnas Senior Indonesia, Marc Klok Turut Bangga
"Iya euy itu banyak sekali (laporan), ada yang dipotong, sengaja salah sasaran, macam-macam," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin (19/9/2022).
Merespons hal itu, Ridwan Kamil akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.
"Saya sedang menyusun tim," ungkapnya.
Pria yang kerap disapa Kang Emil itu menegaskan bahwa tak ada sistem pemotongan BLT dengan alasan apa pun. Sehingga, pihaknya akan melakukan evaluasi sistem pembagian BLT bagi masyarakat Jabar.
"Jadi ini mumpung baru bulan pertama, dari empat bulan, kita akan evaluasi," tegasnya.
Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk pro aktif dalam membuat laporan jika menemukan hal serupa. Apalagi, laporan bisa dilakukan dengan mudah di era digital.
Tag
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?