DPRD DKI Tetapkan 3 Calon Pejabat Gubernur Pengganti Anies Baswedan, Sosok Ini Jadi Pilihan Akademisi

SuaraBekaci.id - DPRD DKI Jakarta menetapkan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Kalangan akademisi dan masyarakat Jakarta pun merespon penetapan tiga calon Pejabt Gubernur itu. Dari sisi prestasi, Dr. Bahtiar keluar sebagai pilihan yang diunggulkan kalangan akademis.

M Aminudin, Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) mengatakan dia sepakat dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH MH bahwa Dr. Bahtiar paling cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Karena ia paling unggul dalam banyak aspek dibandingkan dengan calon Pj Gubernur DKI yang lain.

Menurut Amin, Dr. Bahtiar, MSI telah sukses meningkatkan akuntabilitas dan Tata kelola pemerintahan yang baik.
Seperti ditunjukkan oleh penghargaan yang diberikan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) yang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik di lingkungan pemerintah secara nasional Semester I Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga: Anies Baswedan Siap Nyapres Tapi Belum Dilamar Parpol, Begini Elektabilitasnya Versi 3 Lembaga Survei

"Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Pol & PUM memperoleh nilai 99,16.Itu adalah capaian luar biasa bagi kinerja birokkrasi yang berhasil diperoleh suatu instansi pemerintah yang Dirjen pemerintah dan PUM Saat ini dipimpin oleh Dr.Bahtiar.," ujar Amin yang juga Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR-RI tahun 2005/Staf Ahli DPR RI 2008/Tim Ahli DPD RI itu.

"Jadi DKI Jakarta saat ini sangat cocok jika PJ Gubernurnya dipimpin Dr Bahtiar yang telah terbukti sukses dalam menerapkan akuntabilitas di birokrasi dan pelayanan publik," tambah mantan Pengurus Pusat Alumni UNAIR 2013 itu

Sementara Heru Budi Hartono, koreksi Amin, terbukti sudah sering tersandung banyak kasus.

Seperti Pada Selasa, 19 Juli 2022 misalnya, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) Melakukan unjuk rasa di depan Bareskim Polri mendesak polisi menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 bersama Rudi Hartono.

"Pada April 2016 Dalam posisinya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah diperiksa berkali-kali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandas Amin.

Baca Juga: Ribuan Kader dan Simpatisan PKS Sukoharjo Kenakan Kaos Bergambar Anies Baswedan, Dukung Jadi Capres 2024

Ada lagi menurut Amin, adalah skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.

"Dan masih ada beberapa lagi kasus lain menyeret nama Heru Budi Hartono, yang bisa saja jika terjepit Heru Budi Hartono akan menyeret nama Jokowi yang pernah menjadi pimpinannya di Pemprov DKI Jakarta sebagai gubernur di rentang waktu kasus banyak diperiksa oleh KPK," ungkapnya.

Sedangkan Marullah Matali, kata Amin. sebaiknya tetap dalam posisinya sebagai SEKDA Pemprov DKI Jakarta seperti sekarang. Karena memang keahliannya di administratif bukan leadership yang kompleks.