SuaraBekaci.id - Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan pihaknya bakal berupaya untuk mencegah peningkatan laju inflasi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok.
Salah satunya kata dia, dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp 17 miliar untuk mencegah peningkatan laju inflasi.
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Dani Rahman di Cikarang, Kamis (15/9/2022).
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.
"Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp 7 miliar atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat," katanya.
Sumber pendanaan kedua berasal dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.
"Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim hujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kami pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
Pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan termasuk menentukan sasaran penerima yang semula diprioritaskan bagi para nelayan berupa pemberian voucher solar itu.
"Namun kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Sudah ada juga dari pusat. Jadi supaya tidak terjadi duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.
"Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikannya, jadi tidak atau belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu. Stok bahan pangan juga aman," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai dan telor dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
UMP Jakarta 2027 di Bawah Bekasi, Said Iqbal: Apa Hidup di Jakarta Lebih Murah?
-
Dugaan Korupsi KSO Pertamina, Kejagung Periksa Eks Wali Kota Bekasi Moctar Mohamad
-
Sudah Berhemat, Tetap Miskin: Biaya Hidup Kian Menjerat Leher
-
Waduh! Negara Ini Darurat BBM 8 Bulan ke Depan karena El Nino
-
Batu Bara Disulap Jadi BBM? Indonesia dan China Teken Proyek Jumbo Rp28 Triliun
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?