Setuju Harga Pertalite Naik, CSIS Sarankan Pemerintah Alihkan Subsidi BBM ke Sektor Pendidikan dan EBT

SuaraBekaci.id - Wacana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Berbeda dengan pihak yang menolak kenaikan harga Pertalite dan solar, Direktur Executif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memiliki pandangan lain.

Ia menyarankan agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) digunakan untuk sektor pendidikan dan energi terbarukan (EBT).

“Kenaikan harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin Pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” katanya, Selasa (30/8/2022).

Baca Juga: Video Viral Bongkar Upaya Dugaan Penimbunan Solar, Anggota TNI di Papua Ini Tuai Pujian: Bukan Kaleng-kaleng

Dia menjelaskan penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu.

“Bila harga BBM jenis Pertalite tetap dipertahankan sementara harga jenis BBM lainnya naik, otomatis konsumsi Pertalite akan makin meningkat karena orang akan sifting,” katanya menegaskan.

Yose yang banyak melakukan penelitian tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan itu mengungkapkan subsidi harus dikurangi dan harga BBM harus ditingkatkan agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara ketersediaan dan permintaan.

“Kalau harganya gak naik-naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik, sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik, harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” jelasnya.

Hasil penghematan yang berhasil dilakukan dari pengurangan subsidi BBM, menurut Yose Rizal, bisa digunakan untuk membiayai hal lain yang lebih penting.

Baca Juga: Kenaikan Harga BBM Harus Memperhitungkan Inflasi, Pengamat: Jangan Lebih dari 25 Persen

“Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Ingat ya, selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus dikejar dan itu butuh APBN yang tinggi sebenarnya. Jadi (hasil penghematan subsidi BBM itu) bisa dimasukkan ke sana," katanya menjelaskan.