SuaraBekaci.id - Partisipasi pemilih di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Pemilu 2024 mendatang ditargetkan dapat mencapai 80 persen lebih.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengatakan, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi Pemilu 2024 di wilayahnya bisa kembali melampaui target KPU RI.
Dia mengatakan pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di wilayahnya mencapai 81,36 persen atau lebih tinggi dibandingkan target KPU RI sebesar 77,5 persen pemilih.
"Tingkat partisipasi kami saat itu cukup tinggi. Ini yang minimal akan kita kejar pada pemilu mendatang. Mudah-mudahan bisa lebih tinggi lagi," katanya, Jumat (1/7/2022).
Jajang mengaku sejak dini melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui partai politik serta koordinasi secara intensif kepada pemangku kebijakan agar target pemilih bisa tercapai.
"Kami selalu koordinasi dengan Forkopimda, bersinergi menyusun strategi sosialisasi pemilu. Dengan Bawaslu dan partai politik juga, kalau parpol yang lama sudah kami sampaikan sosialisasi melalui audiensi," ucapnya.
KPU Kabupaten Bekasi juga menerima audiensi dari partai politik baru.
"Kalau parpol baru ada juga yang sudah datang ke kami, seperti Partai Ummat dan Partai Buruh untuk memberitahukan keberadaannya sekaligus sosialisasi. Kemudian nanti kami juga akan melakukan verifikasi faktual," katanya.
Pihaknya telah menetapkan daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang diperbarui pada Januari 2022 sebanyak 2.039.355 jiwa dengan rincian 1.019.845 laki-laki dan 1.019.501 perempuan. Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.
Baca Juga: KPU Bandar Lampung Hapus 10.496 DPB Bermasalah dan Tidak Memenuhi Syarat
Mengacu pemutakhiran data tahun 2021, penduduk Kabupaten Bekasi berjumlah 3.022.787 jiwa. Data ini menjadi acuan KPU untuk menentukan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 melalui proses sinkronisasi data pemilih sementara (DPS) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
"Prosesnya, sebelum mendapatkan DPT nanti ada pembuatan DPS. Data DPS kami dapatkan dari DP4 yang diturunkan KPU RI berdasarkan data Kemendagri melalui Ditjen Kependudukan," katanya.
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, penetapan jumlah DPT baru akan dilakukan pada Oktober 2022 melalui proses pencocokan dan penelitian. [Antara]
Berita Terkait
-
Aiptu YS Diduga Jadi Broker Proyek Rp16 M di Bekasi, IPW Desak PTDH dan Tersangka
-
Pembahasan Formal RUU Pemilu Belum Dimulai, PAN Usul Jadi Inisiatif Pemerintah
-
RUU Pemilu Digodok Matang, DPR Cari Formula Ambang Batas Parlemen yang Paling Adil
-
Bos FBI Klaim Punya Bukti Kecurangan Pemilu 2020, Joe Biden Bakal Ditangkap?
-
Ogah Bolak-balik Digugat ke MK, Dasco Minta RUU Pemilu Tak Diburu-buru: Biar Sempurna
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Buntut Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha, Pemkot Akan Razia Seluruh Tempat Penitipan Anak
-
Laris Manis! Lelang 71 Motor Dinas Pemkab Karawang
-
Pemerintah Lelang Enam Proyek PSEL, Ini Lokasinya
-
Ade Armando dan Permadi Arya Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Polisi Siapkan Lab Forensik Digital
-
Kasus Kanker Payudara Tembus 1,9 Juta, BPJS: Biaya Pengobatan Tembus 1,99 Triliun