SuaraBekaci.id - Belakangan ini aksi seorang ibu-ibu viral di media sosial, dia meminta ganja medis untuk anaknya yang sedang menderita penyakit langka.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa sudah menerima, adanya tuntutan legalisasi ganja medis.
"Ya kita minta masukan dulu, kesehatan kan ada pakar dari Aceh, ada pakar dari mana-mana tentang itu nanti kita akan kita rumuskan apakah memang ini berbahaya atau tidak berbahaya bagi kesehatan," kata Desmond mengutip dari WartaEkonomi -jaringan Suara.com, Rabu (28/6/2022).
Komisi III DPR akan melihat secara komprehensif terlebih dahulu manfaat dan mudharatnya. Pembahasan akan dilakukan saat pembahasan revisi UU Narkotika.
"Kenapa di Belanda di Thailand itu dibebaskan ini kita kaji. Apakah dengan potensi secara ekonomi dan kesehatan itu, nah catatan catatan inilah yang akan kami bicarakan pada saat pembahasan UU Narkotika," ujarnya.
Desmond mengatakan rencananya Komisi III DPR akan menggelar rapat dengar pendapat pada Kamis mendatang. DPR akan mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dulu sebelum mendengarkan masukan ahli.
"Kita dengarkan dulu masukan dari masyarakat baru nanti dokter dan macem macem ahli kita undang minta masukan terhadap perubahan zat itu," tuturnya.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menemui Santi Warastuti, orang tua yang menuntut legalisasi ganja medis untuk keperluan anaknya yang menderita celebral palsy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).
Dari hasil pertemuan tersebut, Dasco mendorong Komisi III untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
Baca Juga: Ikut Emosi Lihat Video Remaja Wanita Ditendang Hingga Diseret di Bogor, Netizen Minta Proses Hukum
"Setelah mendengarkan apa-apa yang tadi disampaikan, maka kami akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong rapat dengar pendapat dengan komisi III yang kebetulan sedang membahas revisi uu narkotika," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
DPR akan memasuki reses awal Juli mendatang. Untuk itu RDP akan digelar secapatnya."Minggu ini kalau tidak sebelum reses kita sudah minta dilaksanakan rapat dengar pendapat," ujarnya.
Dasco mengatakan RDP akan dikoordinasikan dengan Komisi III DPR. Sebab, Komisi III saat ini juga tengah membahas revisi UU Narkotika. Namun dirinya belum bisa memastikan apakah nantinya juga akan dibentuk pansus untuk membahas hal tersebut.
"Saya pikir kalau itu kan nanti ada peraturan pemerintah dan atau peraturan kementerian yg bisa dikoordinasikan sektor komisi. Namun kan undang-undangnya sendiri sudah dibahas di komisi III," jelasnya.
Berita Terkait
-
Ikut Emosi Lihat Video Remaja Wanita Ditendang Hingga Diseret di Bogor, Netizen Minta Proses Hukum
-
Heboh Video Mesum Remaja, Polisi Bekuk 2 Pemeran Utama, Salah Satunya di Bawah Umur
-
Viral Aksi Bullying Remaja Wanita di Bogor, Polisi: Proses Penyidikan dan Pendalaman
-
Viral ABG Perempuan di Bogor Ditendang Hingga Diseret Bikin Geram Publik: Paling Ujungnya Minta Maaf
-
Viral Aksi Ibu Santi Minta Anaknya Ditolong, Gus Yahya Perintahkan Bahtsul Masail Kaji soal Ganja Medis
Terpopuler
- Apa yang Terjadi Jika Gunung Anak Krakatau Meletus?
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- 5 Sepatu Lari Reebok yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 8 Pilihan Parfum di Alfamart yang Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 25 Kode Redeem FF Aktif 5 Juli 2026: Kesempatan Dapat Bundle BR Elite dan Item Premium
Pilihan
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
-
Mengapa Kursi Komisaris Layak Untuk Sang Loyalis?
-
Cristiano Ronaldo Umumkan Perpisahan! Piala Dunia 2026 Jadi Panggung Terakhir
Terkini
-
Ciamis Siaga Darurat Kekeringan, Warga Bekasi Butuh Air Bersih
-
Bukan Cuma Data Kurang, Sekda Bekasi Akui Mental ASN Terguncang
-
Menerjang Ombak, Mantri Perempuan BRI Hadirkan Layanan Keuangan hingga Kepulauan Sulawesi Tengah
-
Kabupaten Bekasi Dapat Rapor Merah dari BPK, DPRD Bentuk Pansus
-
Kejagung Arahkan Pemkab Bekasi Kelola Stadion Skema Begini