SuaraBekaci.id - Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa jika pemilihan umum (Pemilu) hanya mendatangkan perpecahan bagi bangsa ini, lebih baik tidak ada pemilu.
"Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini," kata Surya Paloh.
Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh saat meresmikan Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Aceh, di Banda Aceh. Dia menambahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah dijadwalkan untuk dilaksanakan, sehingga proses itu harus diikuti karena merupakan amanah dari konstitusi.
"Tapi, saya katakan sebagai Ketua Umum NasDem, untuk apa buat pemilu kalau bangsa ini harus terpecah?" tegasnya.
Dikatakan oleh Surya Paloh, pemilu harus dilaksanakan dengan syarat semua pihak yang terlibat menghormati perhelatan pesta demokrasi tersebut, menjaga keutuhan, serta merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Maka, kita perlu mengambil pelajaran dari pemilu sebelumnya agar kualitas pemilu ke depan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui," katanya.
Harus diakui, katanya, Pemilu 2019 sudah meninggal kesedihan, kepedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat Indonesia, bahkan menimbulkan trauma.
Menurutnya, perpecahan terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat, melainkan hingga di lingkungan keluarga.
"Praktik polarisasi, pendiskreditan telah membawa ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba. Ini tidak boleh terulang," tegasnya. [ANTARA]
Baca Juga: Surya Paloh Sebut Aceh Sudah Lampu Merah: Provinsi Kaya Berubah Menjadi Miskin
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
KPK Bongkar Mekanisme Penerbitan HGB dan HGU Kementerian ATR/BPN, Dua Pejabat Dipanggil
-
Alasan Walkot Bekasi Tri Adhianto Mangkir Pemeriksaan Kejagung Kasus Dugaan Korupsi Rp2 Triliun
-
Diperiksa Kejagung Kasus Migas Rp2 T, Harta Tri Adhianto Naik 29 Persen dalam Setahun
-
Jejak Kontroversi Walkot Bekasi Tri Adhianto: Dugaan Nepotisme, Proyek Rp1,6 T hingga Kasus Rp2 T
-
Rekam Jejak Kasus Korupsi Walkot Bekasi di Penghujung Masa Kepemimpinan: Dari M2 Kini Tri Adhianto?